Purwakarta (Antara Megapolitan) - Puluhan pasar tumpah yang tersebar di sepanjang jalur mudik wilayah Jawa Barat dikhawatirkan akan mengganggu arus lalu lintas pada musim mudik Lebaran 2017.
"Jika tidak diantisipasi, pasar tumpah itu dikhawatirkan akan memicu kepadatan arus," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik saat mengunjungi Pos Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Rabu.
Ia mengatakan, puluhan pasar tumpah itu tersebar di sejumlah titik sepanjang jalur mudik wilayah Jabar.
Sebanyak 18 titik pasar tumpah di jalur utara, 17 pasar tumpah di jalur selatan serta 18 pasar tumpah di jalur tengah. Keberadaan pasar tumpah diakui menjadi pemicu kemacetan di sepanjang jalur mudik.
Tetapi pihaknya sudah berkoordinasi ke jajaran kepolisian terkait dengan keberadaan pasar tumpah di jalur mudik. Di antaranya dengan menempatkan personel dan melakukan kanalisasi di titik pasar tumpah.
"Lebih lanjutnya, penanganan pasar tumpah itu diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah," katanya.
Sedangkan mengenai infrastruktur jalan, menurut dia, kondisi jalan provinsi di sepanjang jalur mudik wilayah Jawa Barat sudah siap dilintasi pada musim mudik Lebaran 2017.
Ia mengatakan, secara umum kondisi infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat sudah cukup bagus. Meski begitu, masih ada beberapa titik jalan yang masih dilakukan perbaikan.
"Kondisi infrastruktur jalan tingkat kemantapannya bagus," kata dia.
Tetapi masih ada beberapa titik yang kondisinya perlu diwaspadai. Di antaranya di wilayah Jonggol, tepatnya Jembatan Cipamingkis yang belum bisa digunakan.
Selain itu, juga jembatan Monjot, Kertajati, yang kondisinya perlu diperhatikan. Jika nantinya arus lalu lintas dialihkan ke jalur itu, maka perlu diantisipasi tonase kendaraan yang melintas.
Ditanya mengenai rambu-rambu lalu lintas, Dedi menyatakan pihaknya telah menyiapkan ribuan rambu untuk dipasang di sepanjang jalur mudik wilayah Jawa Barat.
Puluhan Pasar Tumpah Tersebar Di Jalur Pantura
Rabu, 7 Juni 2017 22:43 WIB
Penanganan pasar tumpah itu diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah.