BPKAD Karawang Curigai Rekening Liar Milik Sekolah

Karawang (Antara Megapolitan) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencurigai adanya rekening tabungan sekolah "liar" atau rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami sudah mulai dan akan terus menertibkan rekening-rekening liar itu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat Hadis Herdiana, saat dihubungi di Karawang, Sabtu.

Untuk sementara ini, kata dia, sepengetahuan dirinya, rekening liar tersebut jumlahnya tidak lebih dari 30 rekening yang dikelola oleh pihak sekolah.

Hadis tidak membantah kalau memang ada rekening-rekening yang dicurigai tidak sesuai dengan aturan. Rekening-rekening yang dicurigai itu kebanyakan rekening tabungan sekolah yang digunakan untuk mengelola Biaya Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang.

"Itu memang tidak sesuai aturan. Karena seharusnya rekening tabungan sekolah itu berbentuk giro," katanya seraya menambahkan, meski keberadaan rekening itu bertujuan mempermudah proses menurunkan BOS ke pihak sekolah. Tapi caranya salah, sehingga ditertibkan.

Terkait dengan informasi yang beredar kalau 286 rekening atas nama berbagai organsiasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang untuk mengelola kas daerah ilegal, Hadis membantahnya.

Ia menyatakan, sebanyak 286 rekening tersebut sudah jelas legal, karena keberadaannya berdasarkan atas Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Cellca Nurrachadiana.

Direktur Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH) Karawang, Moris Moy Purba, sebelumnya menyatakan, rekening Pemkab Karawang untuk pengelolaan kas daerah tengah dibidik Badan Pemeriksa Keuangan. Itu terjadi karena sebanyak 286 rekening tersebut dinilai ilegal.

Rekening yang tersimpan di BRI Cabang Karawang dan Bank Jabar Banten itu dinilai rekening liar atau ilegal, karena pembukaan buku rekeningnya tidak disertai dengan Sk Bupati Karawang.

Tapi sangkaan itu dibantah Hadis, karena justru pihaknya mencurigai rekening liar berkaitan dengan penyimpanan anggaran BOS di sekolah-sekolah.