Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta pemerintah kota (pemkot) setempat segera melakukan intervensi perbaikan pascabencana yang terjadi pada Minggu (24/3) dan Senin (25/3), menggunakan alokasi biaya tak terduga (BTT).
Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat pada dua hari tersebut terdapat 28 lokasi bencana yang mengakibatkan tiga orang menjadi korban.
“Gunakan alokasi dana BTT tanpa proses birokrasi yang berbelit-belit. Keselamatan warga dan kenyamanan tempat tinggal harus jadi prioritas pertama,” katanya di Kota Bogor, Jumat.
Ia bersama Komandan Denpom III/1 Bogor Mayor CPM Aditya Mahdi meninjau lokasi longsor di Kelurahan Cilendek Barat, Selasa (26/3).
Baca juga: DPRD Kota Bogor: Pemkot perlu maksimalkan mitigasi bencana
Berdasarkan pantauan itu, terdapat beberapa lokasi tanah ambles, retak, dan longsor, begitu juga sebagian turap ambrol.
Menurut Atang, kondisi ini mengancam keberadaan beberapa rumah dan masjid yang berlokasi di bantaran sungai.
“Selain tanggap darurat yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh pemkot, kami meminta agar penanganan pemulihan pascabencana bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menyebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2024, DPRD Kota Bogor telah menyetujui pos anggaran BTT Rp98,5 miliar yang bisa untuk keperluan kebencanaan.
Baca juga: DPRD Bogor dorong Pemkot fokus tangani kemiskinan-pengangguran
Oleh karena itu, ia juga meminta kepada dinas-dinas terkait agar tidak mempersulit proses perbaikan.
Sebab dari beberapa kejadian bencana di tahun lalu, ia menilai, tindak lanjut SK kebencanaan lambat sehingga warga harus menunggu waktu lama untuk mendapatkan intervensi bantuan dari Pemkot Bogor.
“Dari hasil evaluasi dua tahun terakhir, prosesnya sangat lambat. Insyaallah secara simultan akan kita terus awasi agar prosesnya tidak berbelit-belit,” ujar dia.
Baca juga: DPRD Kota Bogor tanyakan urgensi pembangunan kantor pusat pemerintahan baru
Ia bersama anggota dewan komisi terkait juga akan mengawal ketat pemulihan pascabencana.
“Komisi III yang menangani infrastruktur dan Komisi IV yang menangani kebencanaan kita minta kawal ketat pemulihan ini,” ucapnya.
