Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan 3.868 PPPK paruh waktu harus menjadi motor peningkatan pelayanan publik sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bogor.
Adit menyampaikan penegasan tersebut usai menghadiri upacara HUT ke-54 KORPRI dan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu lingkungan Pemerintah Kota Bogor di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.
“Kami berharap dengan kehadiran PPPK paruh waktu ini mampu mencapai target pelayanan pemerintahan yang optimal dengan memegang prinsip good governance,” kata Adit.
Baca juga: Wali Kota Bogor serahkan SK pengangkatan 3.868 PPPK paruh waktu pada HUT ke-54 Korpri
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta BKSDM pastikan terima PPPK sesuai regulasi
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Bogor mencatat PPPK paruh waktu mengisi formasi guru 200 orang, tenaga kesehatan 17 orang, dan tenaga teknis 3.651 orang. Jumlah itu tersebar dalam empat jabatan.
Rinciannya, pengelola umum operasional 749 orang, operator layanan operasional 2.492 orang, pengelola layanan operasional 116 orang, serta penata layanan operasional 294 orang.
Pada momentum HUT KORPRI, Adit mengingatkan kembali bahwa seluruh aparatur pemerintah memiliki kewajiban utama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara.
Baca juga: 817 guru honorer Kota Bogor disiapkan diangkat jadi PPPK
Ia juga menyinggung penyusunan APBD 2026 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung target pembangunan daerah.
“Tahun depan menandai berjalannya pemerintahan Kota Bogor. Peran ASN menjadi sangat krusial untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Dedie dan Wakil Wali Kota Jenal,” ujar Adit.
Menurut dia, optimalnya kinerja PPPK paruh waktu akan berdampak langsung pada pencapaian indikator pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
Adit menekankan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh ASN menjadi kunci memperkuat kapasitas birokrasi Kota Bogor.
