Menyikapi isu ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Muhammad Dody Hikmawan, menyerukan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor agar segera mengambil tindakan dengan melakukan pendataan dan pengecekan latar belakang dilakukannya penonaktifan oleh pemerintah pusat.
Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, Dody, mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga yang tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, lantaran kartunya dianggap tidak aktif.
Baca juga: Hadiri peresmian Pasar Tanah Baru, DPRD Kota Bogor taruh banyak harapan kepada Perumda PPJ
“Banyak aduan yang masuk bahwa warga tidak bisa menggunakan BPJS-nya. Sehingga kami di DPRD Kota Bogor mendorong Dinsos Kota Bogor untuk melakukan verifikasi dan validasi data kembali. Karena kondisi ini sangat menyulitkan bagi warga,” ujar Dody.
Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor ini juga menilai, penonaktifan yang dilakukan oleh Kemensos RI dapat berdampak kepada menurunnya Universal Health Coverage (UHC) yang mana pada Maret 2023 lalu sudah mencapai 97,24 persen. Bahkan, atas capaian tersebut Pemkot Bogor dianugerahi penghargaan UHC Awards dari Menteri Kesehatan Budi Gunardi.
Dody pun berharap, Kota Bogor yang saat ini memiliki aplikasi Sosial Integrasi Data (SOLID), Pemerintah Kota Bogor bisa cepat melakukan pendataan ulang. Ia pun mengajak kerjasama dan keterlibatan semua pihak, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), Rumah Sakit (RS), klinik sampai balai pengobatan dalam menyelesaikan persoalan ini.
Baca juga: DPRD Kota Bogor kantongi tiga nama calon penjabat wali kota pengganti Bima Arya
“Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan keleluasaan waktu dalam proses pengaktifan kembali BPJS dan yang terpenting, pelayanan dasar kesehatan tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Dody.
Masalah kepesertaan BPJS PBI, baik dari APBD, APBD-Provinsi dan APBN sering kali disinggung juga oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Dalam pertemuannya dengan PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin di Balaikota Bogor pada akhir September lalu, Atang menyampaikan agar bantuan untuk covering BPJS-PBI dari Provinsi Jawa Barat bisa ditingkatkan di tahun depan.
Sebab, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, saat ini peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor hampir mencapai 100 persen.
Baca juga: Dadang I. Danubrata berikan bantuan untuk korban bencana longsor Bondongan
“Memang kurang sedikit lagi yang belum dan kalau seandainya kemampuan APBD Jawa Barat yang mencapai Rp50 triliun bisa membantu covering di Kota Bogor sampai 100 persen, maka ini akan sangat membantu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Bogor,” jelasnya.
Berdasarkan data, yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 dengan keaktifan peserta mencapai 79,84 persen menggunakan data penduduk kota Bogor 1.099.422 jiwa.
Sementara, warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 30.320 jiwa. Namun, dengan penonaktifan BPJS PBI melalui APBN justru menggagalkan harapan tersebut.
"Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN ini sangat luar biasa dampaknya. Ini masalah sangat serius. Apalagi angka yang dihapus sangatlah besar. Kalau memang pertimbangannya efisiensi, harusnya yang dihapus adalah belanja yang lain, sedangkan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu menjadi prioritas", jelas Atang.
Ia pun akan segera menggelar komunikasi dengan DPR-RI melalui komisi IX. Disamping itu, ia akan meminta Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dinsos, Dinkes dan BPJS Kesehatan Kota Bogor. (Adv).
