Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, secara resmi mencabut status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang ditetapkan di daerah itu sejak 27 Februari hingga 12 Maret 2023, seiring kondisi banjir yang dinyatakan telah surut.
"Berdasarkan hasil evaluasi, baik rapat koordinasi harian maupun rapat evaluasi akhir, kita nyatakan bahwa banjir di Kabupaten Bekasi sudah surut," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Senin.
Dengan mempertimbangkan kondisi banjir yang telah surut tersebut, kata dia, pemerintah daerah memutuskan untuk mengakhiri masa tanggap darurat serta melanjutkan penanganan musibah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dampak musibah.
Baca juga: Pemkab Bekasi tetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 12 Maret
Baca juga: Pemkab Bekasi segera perbaiki ratusan rumah rusak akibat bencana
Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini, pemerintah daerah fokus pada respons cepat hasil pendataan melalui perbaikan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana dimaksud disertai pemantauan dan evaluasi penanganan secara menyeluruh.
"Data kerusakan akibat banjir itu dilakukan perbaikan, kapan diperbaiki serta dari mana sumber dananya, ada yang bisa ditangani APBD kabupaten, provinsi, pusat, atau menggalang bantuan dari dunia usaha," katanya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi musibah kekeringan mengingat berdasarkan siklus musim BMKG, dilaporkan pada akhir Maret atau awal April 2023 sudah memasuki musim kemarau.
Baca juga: BPBD: Kabupaten Bekasi berstatus siaga bencana hidrometeorologi sepekan ke depan
"Beberapa kecamatan perlu diantisipasi terkait kekurangan air antara lain Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu, dan Serang Baru. Ini harus segera dilakukan langkah-langkah antisipasi dari perangkat dinas terkait seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, dan PDAM," katanya.
Upaya mengantisipasi kekeringan dilakukan dengan menampung air hujan selama sebulan ke depan ke embung atau danau buatan serta sumber lain sejenis.
"Kemudian sumber-sumber air bersih jika daerah-daerah tersebut mengalami kekeringan, suplai dari mana? Apa dengan armada tangki air bersih dari PDAM, BPBD, dan Palang Merah Indonesia," ucapnya.
Dani berharap jika hal tersebut bisa diantisipasi, maka saat kemarau datang, masyarakat Kabupaten Bekasi tidak merasakan kesulitan air seperti yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
