Syahganda Nainggolan: Anies kalau berkuasa harus bisa penjarakan koruptor di pulau kematian

Jakarta (ANTARA) - "Koruptor-koruptor yang saat ini merajalela dan pamer-pamer kemewahan diantara penderitaan rakyat harus dihukum semuanya. Mereka harus dipenjarakan di pulau terpencil yang berisi binatang buas atau nyamuk malaria. Mereka sudah keterlaluan mengkhianati bangsa kita", demikian dikatakan Pengamat Politik dan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Dr  Syahganda Nainggolan dalam orasinya di hadapan masyarakat pada acara Launching Relawan Anies (BroNies), Minggu siang (12/3) di Jakarta.

Acara itu dihadiri tokoh-tokoh nasional antara lain Benny K. Harman (Pimpinan Komisi 3 DPR RI), Tamsil Linrung (Pimpinan DPD RI), Ramadhan Pohan (mantan DPR RI), Handi Risza, (Ketua DPP PKS), Teguh Santosa, (wartawan senior), Anton Permana (Aktivis KAMI), Edy Mulyadi (wartawan senior), Sang Alang (musisi), Mustafa Assegaf, (mantan anggota DPR RI PPP), dan Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur.

Baca juga: Syahganda Nainggolan: Anies jalan evolusioner menuju Indonesia bangkit

Syahganda menambahkan,  bahwa negara itu tidak boleh dipimpin oleh sosok yang kelasnya ecek-ecek. Kepemimpinan yang lemah akhirnya akan menimbulkan kerusakan negara yang ditandai dengan korupsi merajalela, pamer kemewahan pejabat dan para keluarganya serta membiarkan rakyat terus berasa dalam kemiskinan.

Kedepan, tambah Syahganda, negara harus dipimpin sosok kuat dan bersih yang anti korupsi dan pro rakyat miskin.

Mantan aktivis ITB ini mencontohkan kasus Tanah Merah di Jakarta adalah korban dari kepemimpinan nasional yang tidak pro rakyat. Setelah kebakaran berkali-kali baru dipikirkan eksistensi mereka. Sementara sebelumnya tidak diurus pemimpin negara.

Baca juga: Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan Habib Rizieq adalah tokoh pemimpin perubahan

Pembicara lainnya, Benny K. Harman, menyoroti demokrasi yang dikhianati. Segelintir kekuatan yang berkuasa mengorganisasikan penundaan pemilu. Itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Benny mengimbau agar rakyat terus mengawasi pihak-pihak yang masih aktif melakukan upaya penggagalan pemilu 2024.*