Pemkab Bogor sedang rumuskan kebijakan agar ASN bisa kerja di mana saja

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang merumuskan kebijakan baru agar setiap ASN di daerahnya bisa bekerja di mana saja atau work from anywhere (WFA).

"Kita sedang susun regulasi nya, karena kebijakan ini sebelumnya sudah dilaksanakan di provinsi, dan kita juga menuju ke arah sana," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan di Cibinong, Bogor, Selasa.

Menurutnya, BKPSDM sedang melakukan kajian kebijakan WFA, sehingga ketika diterapkan, seluruh ASN tetap menyelesaikan pekerjaannya sebagai mana mestinya.

Baca juga: ASN Bogor wajib kenakan pakaian kasual produk lokal setiap hari Selasa
Baca juga: Kabid-Sekdis Pemkab Bogor digembleng tingkatkan kemampuan ASN

Irwan menilai, WFA merupakan sebuah terobosan yang dapat membuat pekerjaan ASN berlangsung efektif, karena bisa mengerjakan tugasnya kapan pun dan di manapun berada.

"Ini bagus, artinya ASN itu tidak hanya bisa bekerja di ruang kantornya, tapi mereka bisa kerja di mana saja kapan saja, yang penting setiap harinya ada output kinerja," ucap Irwan.

Namun, tak semua ASN tidak bisa melakukan WFA. Pasalnya ada beberapa bidang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di mana saja.

"Nanti kami tetapkan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang bisa, karena smart QSN tidak hanya dibatasi oleh hari kerja, kapan pun dia bisa bekerja, yang penting setiap minggu nya itu 37,5 jam," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Bogor luncurkan aplikasi bank data Simantap pantau kinerja ASN

Belum lama pihaknya juga meluncurkan aplikasi bank data bernama "Simantap" untuk memantau kinerja aparatur sipil negara (ASN), agar proses promosi dan mutasi jabatan lebih objektif.

Irwan menjelaskan bahwa Aplikasi Simantap mengintegrasikan beberapa aplikasi yang digunakan oleh badan kepegawaian di Pemkab Bogor selama ini.

"Terintegrasi dengan aplikasi Simantap, sehingga secara otomatis capaian kinerja akan masuk ke kotak sembilan, jadi penilaiannya lebih objektif," jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan.