Walkot: Penanggulangan Banjir Bekasi Perlu Melibatkan Pemprov

Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai penanggulangan banjir di wilayah setempat perlu melibatkan peran aktif pemerintah pusat dan provinsi.

"Penanggulangan banjir tidak bisa diselesaikan dengan penyediaan kolam retensi saja, perlu ada penanganan dari hulu hingga hilir sungai," katanya di Bekasi, Senin.

Menurut dia, di Kota Bekasi ada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kerap menimbulkan banjir akibat luapan, yakni DAS Rawalumbu, DAS Jatikramat, DAS Sunter dan DAS Kali Bekasi.

Dari pantauan saya terdapat sejumlah aliran sungai di Kota Bekasi yang terkendala di sejumlah daerah perbatasan seperti Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta.

"Yang sulit adalah koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kalau hulu bisa selesai tapi hilir ada penyempitan, tidak akan selesai (banjirnya)," ujarnya.

Dikatakan Rahmat, pihaknya sejak 2014 lalu telah memetakan sejumlah proyek kolam retensi dalam rangka menanggulangi banjir di 49 titik.

Proyek kolam retensi itu di antaranya berada di Perumahan Galaxy, Kompleks Dosen IKIP, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Arenjaya, Perumahan Danita, Perumahan Pulo Permatasari, Rawabogo, Rawa Pasung dan Bendung Koja.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sejumlah langkah normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi, perbaikan tanggul serta perbaikan saluran air.

Namun Rahmat mengaku kegiatan senilai ratusan miliar rupiah itu belum 100 persen menanggulangi persoalan banjir mengingat masih adanya kendala di bagian hulu sungai.

"Kalau persoalan di perbatasan dua daerah itu harus digarap APBD provinsi atau nasional. Supervisinya harus ada di Pemprov Jabar," katanya.

Sejumlah proyek penanggulangan banjir yang sulit ditangani Pemkot Bekasi di antaranya banjir akibat luapan Kali Bekasi.

"Kita tidak bisa intervensi langsung Kali Bekasi karena itu kewenangannya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), perlu ada peran pemerintah pusat di sana," katanya.
(Adv).