KPK konfirmasi tiga saksi proses bantuan provinsi Kabupaten Indramayu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tiga saksi perihal proses pengajuan dana bantuan provinsi (banprov) untuk Kabupaten Indramayu dan aliran sejumlah uang ke berbagai pihak.

KPK, Selasa (30/3), telah memeriksa ketiganya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

"Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan dana bantuan provinsi untuk Kabupaten Indramayu dan dugaan adanya aliran sejumlah uang ke berbagai pihak," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Mereka yang diperiksa, yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024 Ineu Purwadewi Sundari, dan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 Hidayat Rohani dan Ganiwati.

Baca juga: KPK panggil pedangdut Cita Citata sebagai saksi kasus suap bansos Jabodetabek

Kasus suap bantuan keuangan yang saat ini tengah dalam proses penyidikan KPK tersebut, merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Indramayu Supendi bersama tiga orang lainnya dalam perkara suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Indramayu.

Keempatnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya masih pengembangan kasus tersebut, KPK pada 16 November 2020 juga telah menetapkan anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM) sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

Baca juga: KPK panggil RJ Lino sebagai tersangka kasus di PT Pelindo II

Rozaq diduga menerima aliran dana Rp8.582.500.000 terkait kasus tersebut.

KPK pada Kamis (25/3) telah melimpahkan barang bukti dan tersangka Rozaq dalam kasus dugaan korupsi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemkab Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019 ke penuntutan agar dapat segera disidangkan. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Sebelumnya diinformasikan, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jabar kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Baca juga: KPK pastikan penanganan korupsi di Kepri terus berlanjut

KPK saat ini belum dapat menyampaikan kronologi kasus dan tersangkanya sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.