Presiden Jokowi soroti harga bawang merah dan gula pasir yang masih tinggi di pasaran

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo terus mengejar agar harga bawang merah dan gula pasir yang saat ini masih tinggi dapat turun sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

"Saya melihat yang berkaitan dengan ketersediaan dan stabilitas harga ada dua yang ingin saya soroti, yaitu bawang merah yang harga rata-rata nasionalnya masih di angka Rp51 ribu, masih jauh dari harga acuan untuk bawang merah yaitu Rp32 ribu," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok" yang dilakukan melalui "video conference" bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Kemudian juga gula pasir, sampai saat ini terus saya kejar. Harganya juga masih Rp17 ribu sampai Rp17.500 padahal HET seharusnya di Rp12.500," ungkap Presiden.

Baca juga: BPS: Inflasi April 2020 dipengaruhi kenaikan harga tiga komoditas

Presiden meminta agar penyebab tingginya harga dua bahan kebutuhan pokok itu dicari solusinya.

"Oleh sebab itu saya ingin ini dilihat masalahnya di mana, apakah distribusi atau stok kurang atau ada yang sengaja permainan harga untuk sebuah keuntungan yang besar. Saya ingin betul-betul dicek di lapangan, dikontrol sehingga harga terkendali dan masyarakat bisa menaikkan daya belinya," tambah Presiden.

Menurut Presiden, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik pada April 2020, bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

"Ini ada indikasi penurunan permintaan bahan pangan. Artinya daya beli masyarakat menurun, oleh sebab itu pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk sembilan juta keluarga, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa dari Dana Desa untuk 11 juta keluarga, ada Kartu Sembako, PKH (Program Keluarga Harapan), ada padat karya tunai, kita harapkan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat," jelas Presiden.

Baca juga: Penjualan gula pasir di Sukabumi dibatasi akibat pasokan berkurang

Terdapat sejumlah program jaring pengaman sosial stimulus COVID-19 yang sudah diluncurkan pemerintah. Dari program-program tersebut, terdapat empat jenis bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial.

Dua bansos dari Kemensos bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima dan program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilain masing-masing Rp200 ribu per KPM.

Baca juga: WHO: Kurangi Konsumsi Gula

Bansos kedua adalah bansos non-reguler khusus COVID-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besara Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.

Selanjutnya adalah Kartu Pra Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020.

Kemudian masih ada Bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020 serta bantuan langsung tunai dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020.