YLKI minta KPPU dan Kepolisian usut melonjaknya harga masker

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepolisian untuk mengusut melambungnya harga masker di pasaran.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, buntut isu wabah virus corona, YLKI banyak menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait melambungnya harga masker di pasaran, baik masker N95 dan atau masker reguler.

Dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Tulus menilai, melambungnya harga masker di pasaran hingga ratusan persen, jelas sangat memprihatinkan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak bermoral, karena bentuk eksploitatif terhadap hak-hak konsumen, mengambil untung secara berlebihan di saat terjadinya musibah.

Baca juga: Thailand kekurangan pasokan masker, masyarakat diminta buat sendiri
Baca juga: PMI siap kirim 70 ribu masker ke Pulau Natuna dan Hong Kong

"Terkait hal itu, YLKI meminta KPPU untuk mengusut kasus tersebut, karena mengindikasikan adanya tindakan mengambil keuntungan berlebihan atau exesive margin, yang dilakukan oleh pelaku usaha atau distributor tertentu," ujar Tulus.

Menurut UU tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan "exesive margin" oleh pelaku usaha adalah hal yang dilarang.

YLKI juga meminta pihak kepolisian mengusut terhadap adanya dugaan penimbunan masker oleh distributor tertentu demi mengeduk keuntungan yang tidak wajar tersebut. Aksi penimbunan akan mengacaukan distribusi masker di pasaran, dan dampaknya harga masker jadi melambung tinggi.

Baca juga: Naikkan harga masker, satu apotek di China didenda

Konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa, termasuk masker, berhak atas harga yang wajar. Namun, YLKI juga meminta konsumen agar membeli masker dalam jumlah yang wajar, jangan berlebihan, tak perlu melakukan "panic buying". Pembelian dalam jumlah berlebihan akan makin mendistorsi pasar.