Bandung (ANTARA) - Penerapan pemilihan kepala desa secara elektronik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang disebut memangkas biaya operasional hingga 90 persen, dinilai jadi model efisiensi birokrasi baru yang layak diadaptasi pemilihan umum tingkat nasional.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dalam keterangan di Bandung, Senin, menegaskan bahwa transformasi digital ini menjawab tantangan atas mahalnya biaya demokrasi konvensional.

"Penerapan sistem elektronik ini berawal dari kepedulian kami terhadap biaya penyelenggaraan yang cukup mahal. Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen," ujar Ono Surono.

Efisiensi anggaran yang masif tersebut, menurut Ono, memungkinkan dialihkannya dana desa untuk sektor yang lebih krusial, seperti percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang langsung dirasakan masyarakat.

Berbeda dengan uji coba parsial di daerah lain, Pilkades Karawang yang digelar pada Minggu (28/12), menerapkan sistem elektronik secara menyeluruh dan serentak. Keamanan sistem yang beroperasi secara offline menjadi poin krusial yang membuat model ini dinilai siap menjadi standar nasional.

"Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada," ujarnya.

Di lokasi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat Ade Afriandi mengungkapkan bahwa efisiensi teknis tersebut berbanding lurus dengan lonjakan partisipasi pemilih.

Berdasarkan data rekapitulasi, Desa Cadaskertajaya mencatatkan rekor partisipasi tertinggi mencapai 91 persen dari 2.478 daftar pemilih tetap.

Baca juga: DPRD minta Pemkab Karawang siapkan pilkades digital secara matang agar berjalan lancar
Baca juga: Bupati Karawang sebut Pilkades digital tandai kemajuan tata kelola desa



Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Budi Setiawanto

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.