Jakarta (ANTARA) - Indonesia memantapkan langkah menuju kedaulatan pangan, khususnya beras, lewat penguatan sektor hulu-hilir pertanian, membangkitkan kejayaan swasembada 1984, ketika produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tanpa ketergantungan impor.
Swasembada pangan menjadi bagian penting dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Fokus diarahkan pada peningkatan produksi, perlindungan petani, serta keberlanjutan sistem pertanian nasional.
Dalam strategi tersebut, pupuk menempati posisi krusial sebagai penentu produktivitas sawah. Pemerintah memandang kelancaran pupuk bukan sekadar soal distribusi, melainkan instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas produksi dan pendapatan petani.
Pada 2025 alokasi pupuk subsidi ditetapkan sekitar 9,55 juta ton, mencakup pupuk urea, NPK, dan jenis lainnya. Alokasi ini menjadi bantalan penting bagi petani di tengah fluktuasi biaya produksi dan dinamika iklim yang memengaruhi musim tanam.
Selain volume, perbaikan juga dilakukan pada sistem penebusan. Prosedur dipangkas agar lebih sederhana, cukup menggunakan identitas kependudukan dan verifikasi digital di kios resmi, sehingga pupuk dapat ditebus tepat waktu, sesuai kebutuhan tanaman.
Dampaknya langsung terasa di lapangan. Pupuk yang tersedia, sebelum jadwal pemupukan memungkinkan petani mengatur tanam lebih presisi, menjaga kesuburan tanah, dan meningkatkan potensi hasil panen secara berkelanjutan.
Cepat dan mudah
Sore hari di lorong Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sejumlah petani, satu per satu tiba di kios resmi pupuk, mengendarai sepeda motor yang menjadi andalan mobilitas mereka sehari-hari.
Kedatangan itu bukan sekadar rutinitas, melainkan untuk menebus pupuk subsidi yang dibutuhkan menghadapi musim tanam, satu kebutuhan penting yang kini bisa diakses lebih mudah dan pasti.
Usai transaksi, karung-karung pupuk diangkat dan disusun di jok motor, diikat rapi agar aman dibawa melewati jalan desa yang sempit dan berliku.
Dengan motor sederhana, para petani itu pun berpencar menuju rumah masing-masing, membawa pupuk, sekaligus harapan akan panen yang lebih baik di setiap musim tanam.
Di antara mereka ada Yoyon (51), petani asal Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, yang sore itu menyiapkan pupuk subsidi untuk lahan garapannya seluas 0,7 hektare.
Sebagai Ketua Kelompok Tani Sri Rahayu, Yoyon terbiasa mengatur pola tanam, menanam padi pada musim tanam pertama dan kedua, lalu menutup musim tanam ketiga dengan kacang hijau.
Yoyon masih mengingat masa, ketika pupuk subsidi sulit diperoleh, memaksanya membeli pupuk non-subsidi, dengan harga sekitar Rp1,2 juta per kuintal.
Biaya setinggi itu membuat ongkos produksi melonjak dan sering kali menggerus keuntungan yang seharusnya dinikmati petani.
Kini, kondisinya berubah, pupuk subsidi dapat ditebus dengan mudah, cukup menggunakan KTP dan tanda tangan digital, tanpa antre panjang atau prosedur berbelit.
Yoyon, terakhir menebus pupuk subsidi, seperti NPK seharga Rp230.000 per kilogram, sangat berbeda dibandingkan pupuk non-subsidi yang mahal.
Untuk kebutuhan sawahnya, Yoyon membeli dua kuintal NPK dengan total Rp460.000, ditambah pupuk urea seharga Rp225.000 per kilogram.
Semenjak pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen, Yoyon belum melakukan penebusan karena belum memasuki musim tanam. Penebusan akan dilakukan dirinya pada 7 Januari 2026.
Hanya saja, dirinya bersyukur karena ketersediaan pupuk yang tepat waktu membuat pemupukan bisa dilakukan sesuai jadwal, sehingga pertumbuhan padi lebih optimal dan hasil panen meningkat.
Baginya kerja di bawah terik matahari memang melelahkan, tetapi kepuasan memproduksi pangan dan melihat sawah tumbuh subur menjadi penyemangat tersendiri.
Aktivitas pertanian ini juga menggerakkan ekonomi desa, karena Yoyon memberdayakan sekitar 27 buruh tani yang ikut terlibat dalam proses tanam, hingga panen.
Dengan dukungan pupuk yang mudah diakses dan harga gabah Rp6.500 per kilogram yang diserap Bulog, Yoyon merasa lebih tenang menatap musim tanam berikutnya.
Hal senada dirasakan Rojai (50), petani asal Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Cirebon, yang sejak muda mengolah sawah, merasakan perubahan besar, ketika akses mendapatkan pupuk, kini lebih cepat, sederhana, dan pasti mendukung semangat bertani sehari-hari.
Sebagai ketua Ketua Gabungan Kelompok Tani Makmur di desanya, ia menyaksikan langsung transformasi pelayanan pupuk bersubsidi yang kini dimulai dari pendataan awal, transparan, terkoordinasi penyuluh, serta berpihak pada petani kecil.
Rojai bercerita proses pendaftaran pupuk, sekarang jauh lebih mudah karena petani cukup membawa identitas, didaftarkan penyuluh, lalu memperoleh pupuk tepat waktu tanam musim berjalan lancar.
Dirinya membandingkan kondisi lama, saat kartu tani sering menyulitkan petani lanjut usia, membuat pupuk terlambat ditebus, bahkan tidak bisa diambil sama sekali oleh petani kecil.
"Yang sebelumnya pakai kartu tani, itu banyak terjadi masalah. Yang namanya petani sudah tua, lupa nomor PIN, kartunya hilang, akhirnya nggak bisa ditebus. Sekarang dipermudah, pengambilan cuma bawa KTP," ucap Rojai, mengenang masa sulit mengakses pupuk subsidi.
Kini, hanya dengan membawa KTP ke kios resmi, pupuk tersedia sesuai kuota, tanpa antre panjang, tanpa kebingungan administrasi, sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi optimal setiap musim.
Kecepatan akses tersebut membuat Rojai merasa dihargai sebagai petani, karena pupuk datang saat dibutuhkan, mendukung pemupukan tepat dosis dan waktu tanam padi secara berkelanjutan.
Kebijakan ini bagi Rojai, bukan sekadar bantuan, melainkan perubahan sistem yang membangun kepercayaan petani terhadap negara dalam mengawal produktivitas pangan nasional agar berdaulat.
Dengan pupuk tersedia tepat waktu, Rojai dapat merencanakan tanam lebih baik, mengatur tenaga kerja, dan menjaga tanaman, tanpa khawatir keterlambatan sarana produksi pertanian.
Nurianto (62), pemilik kios pupuk bersubsidi di Desa Ciawi, menyatakan penyaluran pupuk subsidi dilakukan dengan menaati aturan yang berlaku, merujuk pada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Dia mendapat suntikan kiriman pupuk lima ton urea dan lima ton NPK. Pupuk itu pun selalu ludes dalam sehari penebusan oleh petani, saat memasuki musim tanam.
Kini cukup dengan KTP, proses penebusan menjadi sederhana dan cepat, meninggalkan kerumitan kartu tani yang dulu kerap mengundang risiko kelebihan salur yang merugikan.
Nurianto dalam penyaluran pupuk ke petani, dirinya selalu mendapat pendampingan dari dinas pertanian dan balai penyuluh setempat, memastikan pupuk tiba tepat waktu, sesuai aturan, serta menyentuh para petani yang berhak.
Swasembada beras
Tahun 2025 menjadi tonggak penting perjalanan pangan nasional ketika Indonesia resmi menutup keran impor beras dan jagung. Produksi domestik yang meningkat serta cadangan negara yang kuat menopang kebutuhan pangan rakyat secara berkelanjutan.
Gudang-gudang Perum Bulog, kini terisi penuh sebagai bukti kerja kolektif petani dan negara. Stok beras, hingga akhir Desember 2025 mencapai 3,39 juta ton, bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada pertengahan tahun, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Cadangan besar itu bukan sekadar capaian administratif, melainkan simbol kepercayaan diri bangsa. Untuk pertama kalinya, seluruh beras di gudang Bulog berasal dari hasil panen petani Indonesia, tanpa ketergantungan impor.
Kekuatan cadangan beras pemerintah (CBP) terbukti andal, yang mana, saat ini mampu memasok hingga tiga kali lipat bagi kebutuhan korban bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terjadi pada pekan keempat November 2025.
Tidak hanya itu, bahkan Kementerian Pertanian juga mencatat harga beras internasional turun dari 650 dolar Amerika Serikat (AS) per ton menjadi 340 dolar per ton karena Indonesia menghentikan impor, sehingga banyak negara mencoba melobi agar Indonesia kembali membeli beras mereka.
Padahal pada 2024, Indonesia masih mengimpor beras hingga 4,5 juta ton. Kebijakan penghentian impor beras pada 2025 menjadi penegasan arah baru kedaulatan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan tingginya stok beras tidak terlepas dari kebijakan penyerapan gabah yang lebih berpihak kepada petani. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan berlaku untuk seluruh kualitas gabah. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 15 Januari 2025.
Baik Bulog maupun penggiling swasta wajib menyerap GKP sesuai harga pemerintah, sementara Babinsa TNI dilibatkan mendampingi petani di lapangan agar ketetapan HPP berjalan disiplin, adil, dan berpihak pada petani.
Kebijakan tersebut menjaga daya beli petani di tengah fluktuasi biaya produksi. Negara hadir memastikan jerih payah petani dihargai secara adil, sekaligus mendorong semangat produksi yang berkelanjutan.
Produksi padi nasional tahun ini menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data Kerangka Sampe Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, produksi beras nasional pada 2024 tercatat sekitar 30 juta ton, sementara target 2025 ditetapkan 32 juta ton, sehingga realisasi proyeksi menunjukkan kinerja melampaui sasaran pemerintah.
Dengan produksi itu, pemerintah segera mengumumkan Indonesia swasembada beras di akhir 2025 atau diawal 2026.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pengumuman swasembada beras diundur, karena Presiden Prabowo Subianto masih fokus terhadap penanganan kedaruratan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski pemerintah belum mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia telah swasembada beras pada 31 Desember 2025 pukul 23.59 WIB, sesuai rencana Kementerian Pertanian, capaian itu tetap tercatat dalam pencapaian pemerintah.
Pemerintah memperkuat sektor pertanian melalui pemenuhan pupuk bersubsidi, perbaikan total irigasi, serta kebijakan konkret yang langsung meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Sudaryono menyatakan selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo, sudah begitu banyak kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani.
Manfaat yang dirasakan oleh petani itu, adalah kebutuhan pupuk terpenuhi, distribusi diperbaiki, harga diturunkan, irigasi divitalkan kembali, hingga berbagai instruksi presiden dikeluarkan demi memperkuat sektor pangan.
Peningkatan produksi padi didorong oleh penguatan sektor hulu, hingga hilir, melalui perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, serta akses pupuk bersubsidi yang mudah diakses dan tepat sasaran, diperkuat bantuan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi panen.
Menutup tahun 2025, Indonesia kian meneguhkan kemandirian komoditas beras, sebuah capaian yang tak terlepas dari peran pupuk sebagai denyut utama yang menghidupkan sawah-sawah petani.
Pupuk subsidi yang mudah diakses menjadi energi petani menghidupkan sawah, memperkuat produksi nasional, menjaga kesejahteraan desa, dan melahirkan swasembada pangan beras, dengan begitu mengembalikan Indonesia sebagai sebagai "Macan Asia".
