Beijing (ANTARA) - Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memulai babak baru politik luar negeri dengan bergabung sebagai anggota resmi kelompok negara-negara BRICS pada 6 Januari 2025.
Kelompok yang terdiri atas 11 negara yaitu Brazil, India, Rusia, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia dan Iran tersebut mewakili 50 persen populasi penduduk dunia dan sekitar 35 persen ekonomi global berdasarkan gabungan total Produk Domestik Bruto (PDB).
China sebagai salah satu negara pendiri BRICS tentu menyambut baik Indonesia masuk ke kelompok tersebut seraya mengatakan menantikan kontribusi nyata Indonesia untuk BRICS yang disebut-sebut sebagai forum koordinasi politik dan diplomatik negara-negara di belahan bumi selatan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan keputusan Indonesia menjadi anggota BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Keaktifan Indonesia-China
Keaktifan politik luar negeri Indonesia tersebut terutama terlihat dalam banyaknya kunjungan pejabat negara terutama pada 2025, khususnya menggunakan momentum perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.
Pada paruh pertama 2025, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengunjungi Beijing dan Shenzhen, tepatnya pada 13-17 April.
Di Beijing, politisi asal PAN itu sudah bertemu dengan Ketua Komite Tetap Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Huning yang juga penasihat politik utama Presiden Xi Jinping sekaligus pejabat struktural tertinggi ke-4 dalam struktur pemerintah China.
"Kita membahas bagaimana China bisa membantu Indonesia. Dalam hal ini, saya sampaikan bahwa kita punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan China adalah satu-satunya negara di Asia yang pernah mendapat kesempatan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, bahkan sampai 10 persen beberapa tahun berturut-turut," kata Eddy Soeparno.
Berdekatan dengan kunjungan Eddy Soeparno, pada 21 April, dilakukan pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-China yaitu antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menlu China Wang Yi dan Menhan China Dong Jun di Beijing atau lazim disebut "2+2".
"Ini adalah mekanisme 2+2 tingkat menteri pertama yang dimiliki oleh China dengan negara lain di dunia, sekaligus menandai terbentuknya kepercayaan politik dan kerja sama keamanan antara dua negara berkembang besar dan yang ekonominya sedang bangkit," kata Menlu Wang Yi dalam konferensi pers bersama.
Sementara Menlu Sugiono dalam pembicaraa itu mengatakan, Indonesia menekankan tiga poin utama kebijakan luar negeri yaitu komitmen untuk saling menghormati urusan dalam negeri, menolak campur tangan asing, dan menjunjung prinsip non-intervensi.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman pembentukan Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) oleh Menlu Sugiono dan Menlu Wang Yi dengan fokus pada lima pilar kerja sama, yaitu ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, politik, dan keamanan.
Indonesia dan China juga sepakat meningkatkan kerja sama penegakan hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik, pertukaran intelijen, dan koordinasi operasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan ekstremisme.
Menyusul pertemuan 2+2, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga datang ke Beijing pada 21-22 Mei 2025 untuk bertemu dengan Menlu Wang Yi, Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China Zheng Shanjie dan Wakil Sekretaris Jenderal CPPCC yang juga Wakil Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Sosial China Zhang Maoyu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyebut sejauh ini tidak ada masalah serius dalam pelaksanaan investasi China.
"Sekarang sudah berjalan, enggak ada masalah yang serius. Tinggal kitanya saja harus kompak seperti China itu tadi semua 'briefingnya' satu bahasanya mereka. Boleh saja berbeda-beda tapi jangan berkelahi, jangan membuat suatu hal yang tidak masalah malah jadi bermasalah," ungkap Luhut.
Ia pun meyakini bahwa China akan terus berinvestasi di tanah air, termasuk juga kemungkinan ada kerja sama dengan Danantara.
"Kita ini kan selalu banyak bicara bagus-bagus, tapi terus 'what next'? Tiga kali Menlu Wang Yi mengingatkan ke saya mengenai itu dan karena China sangat puas dengan kerja sama 10 tahun ini, tinggal kita lanjutkan saja dan mereka sangat ingin lanjutkan, karena juga mereka dapat untung," ungkap Luhut.
Selang sehari dengan kunjungan Luhut, sebanyak 18 orang anggota Komisi IV DPR datang ke Beijing untuk berdiskusi terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan. Delegasi dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi. Mereka bertemu dengan Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan dari Kongres Rakyat Nasional China (NPC) dan mendatangi sejumlah pasar di China.
Sementara di Jakarta, pada 24-26 Mei, Perdana Menteri China Li Qiang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta dan bertemu dengan Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo dan PM Li juga menyaksikan penandatanganan empat Nota Kesepahaman (MoU) yaitu pertama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral China (PBOC) soal kerangka kerja sama penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal (LCS); kedua, kerja sama antara DEN Indonesia ddan NDRC China soal pembangunan ekonomi; ketiga, MoU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan China untuk memperkuat hubungan di sektor industri dan rantai pasokan; keempat, MoU dengan pemerintah Provinsi Fujian untuk inisiatif Two Countries Twin Parks.
Kembali ke China, Ketua MPR Ahmad Muzani yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra datang ke Beijing pada 26 Mei 2025 untuk menghadiri simposium yang diselenggarakan Biro Luar Negeri Partai Komunis China.
"Perlu kami sampaikan bahwa Pancasila merupakan ideologi asli bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak etnis, ras, adat istiadat dan agama bersatu dalam semangat kebersamaan," ungkap Muzani saat berbicara dalam simposium tersebut.
Pancasila juga menjadi topik yang dibicarakan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat datang ke Beijing untuk menghadiri Dialog Peradaban Global dengan yang diadakan oleh Komite Sentral PKC pada 10 Juni 2025.
"Untuk membangun dunia baru, Presiden Soekarno saat itu menawarkan falsafah Pancasila. Pancasila bukan hanya doktrin nasional untuk bangsa Indonesia, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai kerangka etik global," kata Megawati.
Megawati pun mendorong China untuk melangkah lebih jauh bukan hanya di bidang ekonomi dan politik, melainkan juga sebagai kekuatan moral dunia.
"Saya percaya, inilah saatnya China melangkah lebih jauh. Tidak hanya sebagai kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga sebagai kekuatan moral peradaban dunia," tambahnya.
Sehari setelah Megawati bicara, Menteri Kebudayaan Fadli Zon pun mengangkat soal Bhineka Tunggal Ika dan gotong royong dalam forum yang sama.
Selain para politikus, sejumlah petinggi BUMN juga datang ke Beijing untuk berbagai kegiatan, termasuk Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi untuk menghadiri Kongres Global ke-12 Kereta Cepat yang berlangsung pada 8-11 Juli 2025.
Indonesia diundang datang ke acara tersebut karena memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang beroperasi sejak Oktober 2023 dan menjadi contoh pertama penerapan teknologi kereta cepat China di negara lain.
Namun, menurut Dwiyana, untuk menyediakan layanan kereta cepat masih sepenuhnya membutuhkan dukungan kuat pemerintah karena moda transportasi tersebut mahal.
Senada dengan Dwiyana, Direktur PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin yang datang pada November 2025 menyebut China menjadi acuan untuk percepatan pengembangan jaringan kereta di Indonesia.
"Makanya, dalam kunjungan ini kami mengharapkan ada beberapa kesepahaman dengan pemerintah Chinanya dalam hal ini, Kementerian Transportasi kemudian dengan kesepahaman juga dengan industri keretanya dan beberapa investor yang ada di sini," ungkap Bobby yang datang bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Jenderal Perkeretapian Allan Tandiono dan pejabat terkait lainnya.
Ia juga menjajaki penggunaan lokomotif elektrik yang digerakkan baterai untuk modernisasi armada meski tidak merinci lebih lanjut kesepakatan yang sedang dijajaki dengan perusahaan kereta China.
Selain pejabat eksekutif dan legislatif, pihak swasta utamanya Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) yang dimotori oleh pengusaha Garibaldi "Boy" Thohir juga ikut meramaikan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.
KIKT pada awal Agustus 2025 meluncurkan tur darat bersama pabrikan mobil elektrik China Aito dari Chongqing hingga Jakarta dengan menempuh jarak sekitar 5.000 km.
Kemudian pada paruh kedua 2025, Menlu Sugiono kembali datang ke China menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin pada 31 Agustus-1 September karena menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dapat hadir karena harus memantau perkembangan demonstrasi di berbagai tempat di Tanah Air.
Dalam KTT SCO, Menlu Sugiono menyampaikan sikap Indonesia bahwa meski Indonesia bukan anggota SCO tapi kehadirannya menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang.
Menlu Sugiono yang mendapat giliran kedua terakhir sebelum Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan pemerintahan global sebagaimana diusulkan China juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan.
Summit diplomacy
Namun, hubungan dua negara tentu paling tercermin dengan summit diplomacy alias pertemuan antarkepala negara, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
Pertemuan keduanya terjadi pada 3 September 2025 saat Presiden Prabowo hadir untuk menyaksikan parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis.
Meski pemberitahuan kedatangan Presiden Prabowo hanya beberapa jam sebelum ia tiba di Beijing, tapi Prabowo mendapat tempat strategis saat menyaksikan parade militer yaitu diapit PM Li Qiang dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sebelah Putin ada Presiden Jinping, kemudian Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un, dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.
Foto Prabowo, Putin, Xi Jinping dan Kim Jong-un di Gerbang Tiananmen pun viral di berbagai media.
Setelah menyaksikan parade militer selama 90 menit, Presiden Prabowo kemudian mendapatkan jamuan makan bersama para pemimpin negara lain yang hadir di Balai Besar Rakyat China atau kantor parlemen sekaligus gedung pemerintahan tempat Presiden Xi menerima tamu negara.
Di salah satu ruangan dalam bangunan ikonik itu juga Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping dengan didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie.
Tanpa sempat berganti setelan jas abu-abu yang basah karena keringat di Tiananmen, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan Presiden Xi untuk menghadiri KTT SCO sekalgius permohonan maaf berhalangan hadir.
Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan China serta membahas proyek giant sea wall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau pantura Jawa.
Sedangkan Presiden Xi mengatakan kedua negara perlu memperdalam kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan serta terus membangun kerja sama dalam kerangka "Belt and Road Initiative". Selain itu China juga terbuka untuk memperkuat kerja sama di bidang mineral strategis, ekonomi digital, kecerdasan buatan, pertanian, dan perikanan.
Seusai kunjungan kurang dari 12 jam tersebut, Presiden Prabowo kemudian langsung kembali ke Tanah Air.
Kunjungan Prabowo itu disusul dengan kedatangan Gubernur BI Perry Warjiyo yang bertemu dengan Gubernur Bank Sentral China (PBOC) Pan Gongsheng untuk meluncurkan kerangka kerja transkasi dalam mata uang lokal (Local Currrency Transcation) dan proyek konektivitas "Quick Response (QR) Code".
Kerangka kerja itu diluncurkan pada 11 September 2025 di Beijing dan diharapkan dapat beroperasi penuh pada 2025 serta menggunakan metode transaksi dalam mata uang lokal. Keduanya juga sepakat untuk membentuk mekanisme kerja sama antara kedua bank sentral untuk lebih meningkatkan tingkat kelembagaan mekanisme kerja sama bilateral dan mendorong kerja sama keuangan yang lebih mendalam dan nyata.
Capaian dan tantangan
China memang selalu punya tempat tersendiri bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi.
Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengatakan bahwa investasi China ke Indonesia pada 2025 mencapai 5,4 miliar dolar AS, naik 13,5 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara pada triwulan ketiga 2025, nilai perdagangan Indonesia-China telah melampaui 137 miliar dolar AS atau meningkat 14,2 persen secara tahunan.
Nilai investasi China ke Indonesia pada periode 2020-2025 mencapai total 37,21 miliar dolar AS. Adapun lima sektor utama investasi dari China adalah produksi logam dasar dan industri pengolahan sebesar 16,57 miliar dolar AS (45 persen); transportasi, pergudangan dan telekomunikasi sebesar 6,41 miliar dolar AS (17 persen); kimia dan industri senilai 3,63 miliar dolar AS (10 persen); perumahan serta area industri dan perkantoran sebesar 2,51 miliar dolar AS (7 persen); kelistrikan, gas dan air sebesar 1,9 miliar dolar AS (5 persen) serta industri lainnya senilai 6,19 miliar dolar AS (17 persen).
Selain investasi dan perdagangan, eratnya hubungan RI-China disebut terlihat dari kunjungan masyarakat kedua negara. Kunjungan turis China ke Indonesia sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat 764.335 orang atau masih di bawah wisatawan Malaysia, Australia dan Singapura.
Memang baru ada 11 kota di China yang melayani penerbangan ke Indonesia yaitu di Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Chengdu, Nanjing, Kunming, Haikou dan Sanya. Sedangkan 4 kota di Indonesia yang melayani penerbangan ke kota-kota di China adalah Jakarta, Bali, Manado dan Surabaya.
Padahal turis China yang pergi keluar negeri pada 2025 diperkirakan mencapai 30 juta orang dengan lokasi tujuan utama adalah Jepang (sekitar 4,3 juta orang), Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Taiwan hingga Rusia sehingga Indonesia pun belum menjadi negara tujuan utama masyarakat China untuk rekreasi.
Terlebih pemerintah China sejak 12 Juni 2025 menerapkan kebijakan bebas visa transit selama 10 hari atau 240 jam bagi WNI sehingga sebaliknya, lebih banyak orang Indonesia yang pelesir ke China.
Pekerjaan lain yang masih tersisa adalah belum terwujudnya pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Chengdu walau sudah dibicarakan dalam pertemuan "2+2" pada 21 April 2025 dan mendapat dukungan pemerintah China.
Menurut Sugiono, finalisasi proses pembukaan Konsulat Jenderal RI di Chengdu akan dilaksanakan pada 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat misi diplomasi dan pelayanan bagi WNI di China bagian barat daya, tapi hingga saat ini, pembukan kantor perwakilan itu belum juga dimulai.
Hal lain yang dicermati pada 2025 adalah fungsi perlindungan WNI. Salah satu kasus yang menonjol adalah apa yang dialami Reni Rahmawati, WNI asal Sukabumi yang menjadi korban dalam kasus "pengantin pesanan" di Fujian.
Reni menjadi korban praktik pengantin pesanan (mail order bride) dimana pria asal Tiongkok memesan atau menikahi seorang wanita dari Indonesia melalui perantara agen dengan jumlah uang tertentu.
Reni ditipu dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar tapi ternyata malah menikah dengan seorang pria asal kabupaten Yongchun, kota Quanzhou, provinsi Fujian bernama Tu Chao Cai yang juga sudah membayar 205.000 RMB (sekitar Rp 476,4 juta) kepada agen untuk menikah dengan Reni. Padahal Reni maupun keluarganya tidak pernah menerima uang tersebut.
KJRI Guangzhou bertindak cepat sehingga Reni akhirnya bisa bercerai dengan suaminya dan pada 17 November 2025, KJRI Guangzhou menyerahkan Reni kepada perwakilan Polri guna melakukan proses penyidikan lebih lanjut di Indonesia.
Perlu ada sosialisasi dan advokasi berkelanjutan dan menyeluruh untuk mencegah terjadinya korban pengantin pesanan di masa depan.
Relasi Indonesia-China 2025 ditutup dengan kehadiran Wakil Duta Besar RI untuk China Irene yang memperkenalkan diri kepada WNI maupun mitra KBRI Beijing pada 19 Desember 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo pada 8 Oktober 2025.
Dalam pernyataannya, Irene menyebut tiga elemen utama pekerjaannya nanti, yaitu mendukung terbangunnya kepercayaan politik tingkat tinggi, mendorong kerja sama konkret yang memberikan manfaat nyata, pelayanan dan perlindungan terhadap komunitas Indonesia di China.
Saatnya Irene yang pernah mengenyam pendidikan di China sehingga fasih berbahasa Mandarin bersama perwakilan RI di China menunjukkan kinerja nyata dalam perlindungan WNI dan dorongan pembangunan ekonomi sehingga bukan hanya tampil dalam selebrasi maupun seremoni.
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
