Bogor (ANTARA News Megapolitan) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) rangkul para pakar akademisi untuk perumusan Indikator Pembangunan Keluarga (IPK) dalam menghadapi masa era revolusi industri 4.0.
Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN M. Yani, DI Bogor, Rabu, mengatakan untuk mengukur pembangunan keluarga, BKKBN telah melakukan kajian indikator pembangunan keluarga yang sedang dikembangkan dalam delapan dimensi.
Ia mengatakan delapan dimensi itu adalah dimensi legalitas, agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial atau budaya, dan psikologis.
"Guna memperoleh indikator yang benar-benar sensitif, reliable dan komprehensif untuk mengukur pembangunan keluarga di Indonesia, maka diperlukan masukan dari berbagai pakar yang ada di perguruan tinggi. Kalau perlu sebanyak mungkin," katanya.
Ia berharap, peran perguruan tinggi FEMA IPB dan FKM UI yang sudah memberikan masukan dan lainya, dalam mengembangkan lebih jauh lagi untuk mengembangkan kelembagaan BKKBN dan khususnya juga untuk memperkuat keluarga - keluarga Indonesia.
Perumusan Indikator Pembangunan Keluarga, setelah dikaji dengan kampus selanjutnya akan disampaikan lagi ke kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan.
Indek Pembangunan Keluarga ini sambung Yani merupakan yang pertama ada di Indonesia mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia, dari diskusi ini memberikan masukan banyak.
"Diharapkan indeks ini dapat mengakomodir keberagaman keluarga Indonesia, kalau bisa dijadikan alat ukur indeks ini menjadi indikator pembangunan pemerintah apakah ada perubahan selama lima tahun terakhir," kata Yani.
Sebelumnya, kata dia, melalui Pusat Penelitian Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (PUSNA) BKKBN, Indikator Pembangunan Keluarga telah dilakukan uji coba validitasnya di empat provinsi yakni Provinsi Kalimantan Timur, DI.Yogyakarta, Sumatera Utara dan Lampung.
Yani mengatakan paling tidak di pertengahan Februari ini diharapkan indikator ini bisa terselesaikan.
"Kita (BKKBN) terus menerus bekerja menyelesaikan ini, setelah pertemuan ini akan kita bahas dengan pakar terkait, kemudian dengan Kementerian Lembaga," katanya.
Dosen dan Ahli Sosiologi Keluarga dan Pedesaan IPB Lala M. Kolopaking mengungkapkan, dalam indeks pembangunan keluarga ada program pembangunan keluarga yang dilakukan pemerintah atau BKKBN, indeks harus melihat kedepan untuk bisa digunakan dimanapun tempat.
Terkait keluarga, kata dia, seharusnya keluarga mempunyai niat membangun dirinya sendiri keluarga bertahan dengan ciri lokal daerah yang dimiliki.
"Saya mendorong BKKBN bekerjasama dengan BPS menjadikan keluarga sebagai unit analisis saat ini BPS masih menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis," kata Lala.
Kajian Perumusan Indikator Pembangunan Keluarga di FEMA IPB dihadiri oleh para pejabat administrator dan pengawa di lingkungan Kedeputian KSPK BKKBN, Peneliti PUSNA BKKBN Dekan Fakultas Ekologi Manusia Keluarga Prof. Ujang Sumarwan, Herin Puspitawati Kepala Prodi Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB, serta para Civitas Akademika FEMA IPB yakni para Profesor, Dosen, dan peneliti dari pusat studi dan penelitian di lingkungan IPB.
Editor berita: Masnun
BKKBN rangkul akademisi rumuskan IPK
Rabu, 6 Februari 2019 20:40 WIB
Deputi Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN M. Yani (duduk dua dari kiri) dan Dekan FEMA IPB Prof. Ujang Sumarwan (tengah) bersama para akademisi, dan para Peneliti PUSNA BKKBN berfoto bersama di Kampus IPB, Rabu (6/2/2019). (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: Muhammad Irwan Supriyadi).
Diharapkan indeks ini dapat mengakomodir keberagaman keluarga Indonesia, kalau bisa dijadikan alat ukur indeks ini menjadi indikator pembangunan pemerintah apakah ada perubahan selama lima tahun terakhir.
