Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng universitas untuk meningkatkan literasi stunting masyarakat, guna menekan kasus stunting di daerah itu.
"Peran mahasiswa ini penting untuk memberikan edukasi penanganan stunting di masyarakat," kata Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kepulauan Babel Fazar Supriadi Sentosa di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan, dalam meningkatkan literasi penangganan stuting ini, Kemendukbangga/BKKBN Kepulauan Babel telah bekerja sama dengan Institut Pahlawan 12 Kepulauan Babel, guna menyukseskan program nasional dalam mengentaskan stunting guna meningkatkan tumbuh kembang anak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Dalam pencegahan stunting ini membutuhkan kontribusi lintas sektor, khususnya dunia pendidikan sebagai motor perubahan sosial masyarakat di daerah ini," ujarnya.
Baca juga: Palembang buat aplikasi digital penanganan stunting
Ia menyatakan, pencegahan stunting tidak cukup dilakukan pemerintah saja, tetapi harus melibatkan generasi muda yang kritis dan peduli akan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
"Kita berharap dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap penanganan stunting sejak dini, dan urgensi membangun generasi berencana yang sehat dan berdaya saing tinggi," katanya.
Menurut dia, saat ini stunting masih menjadi tantangan besar bagi Bangsa Indonesia. Berdasarkan data kasus dan risiko stunting nasional terbaru, angka anak stunting masih berada di kisaran 19,8 persen atau 4,4 juta anak lahir dengan risiko stunting.
Baca juga: Wali Kota Depok tekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk pencegahan stunting
Sementara itu, angka kasus atau risiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2024, sebesar 20,1 persen dan Kota Pangkalpinang tercatat 17,3 persen atau turun 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya 20,1 persen.
"Kerja sama ini dengan dunia pendidikan ini penting sebagai kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan bonus demografi yang semakin kompleks," katanya.
