Jakarta (ANTARA) - Dalam satu dekade terakhir, dunia akademik Indonesia mengalami pergeseran orientasi yang sangat kuat.
Publikasi ilmiah internasional, khususnya jurnal Scopus bereputasi Q1, ditempatkan sebagai indikator utama kualitas dosen. Kenaikan jabatan akademik, insentif finansial, hingga reputasi institusi hampir sepenuhnya ditautkan pada capaian ini.
Secara normatif, dorongan tersebut tidak keliru. Publikasi internasional memang penting untuk memastikan bahwa riset Indonesia terhubung dengan percakapan ilmiah global. Namun, masalah muncul ketika publikasi Scopus diperlakukan seolah-olah identik dengan kebermanfaatan bagi masyarakat. Di sinilah logika akademik mulai tergelincir.
Artikel Scopus, terlebih Q1, pada dasarnya dirancang untuk kepentingan komunitas ilmiah internasional. Ia menuntut ketelitian metodologis tinggi, kontribusi teoretis yang spesifik, serta kepatuhan pada debat akademik yang sering kali sangat sempit dan teknis.
Tidak jarang, riset tersebut berbicara tentang persoalan yang abstrak, sangat kontekstual secara global, atau bahkan jauh dari problem sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus, temuan yang dihasilkan memang sahih secara ilmiah, tetapi tidak langsung dapat diterjemahkan menjadi solusi praktis bagi petani, nelayan, UMKM, pemerintah daerah, atau komunitas lokal.
Di sisi lain, kita sering menemukan fenomena yang paradoksal. Banyak dosen yang tidak memiliki publikasi Scopus, atau hanya publikasi nasional dan laporan terapan, justru memiliki dampak sosial yang nyata. Mereka terlibat dalam pendampingan desa, penyusunan kebijakan daerah, pelatihan UMKM, penguatan koperasi, hingga advokasi kebijakan publik.
Pengetahuan yang mereka hasilkan mungkin tidak memenuhi standar novelty jurnal Q1, tetapi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mereka memahami konteks lokal, keterbatasan anggaran, budaya birokrasi, dan dinamika sosial yang sering kali luput dari riset akademik murni.
Untuk melihat jarak antara prestasi publikasi dan manfaat sosial, kita tidak perlu mencari contoh ekstrem. Fenomena ini hadir sehari-hari di banyak perguruan tinggi Indonesia. Di berbagai daerah, terdapat dosen-dosen yang nyaris tidak pernah muncul dalam basis data Scopus, tetapi pengetahuannya menjadi rujukan utama masyarakat dan pemerintah daerah.
Sebaliknya, ada pula dosen dengan portofolio artikel Scopus Q1 yang sangat kuat, namun hampir tidak pernah terlibat dalam penyelesaian persoalan nyata di sekitarnya.
Ambil contoh dosen ekonomi pembangunan di sebuah perguruan tinggi negeri daerah yang selama bertahun-tahun mendampingi koperasi nelayan dan UMKM pangan lokal. Ia tidak memiliki satu pun artikel Scopus Q1, bahkan publikasi internasionalnya sangat terbatas.
Namun, ia secara rutin membantu menyusun laporan kelayakan usaha, desain skema pembiayaan koperasi, dan pelatihan manajemen sederhana yang langsung meningkatkan pendapatan anggota. Pengetahuan yang ia gunakan bukan teori mutakhir yang kompleks, melainkan pemahaman praktis tentang struktur biaya, rantai pasok lokal, dan perilaku pasar setempat.
Bagi masyarakat, kontribusi semacam ini jauh lebih terasa daripada temuan empiris yang hanya beredar di jurnal internasional.
Contoh lain datang dari dosen hukum tata negara di universitas swasta yang aktif membantu pemerintah daerah menyusun naskah akademik peraturan daerah. Publikasinya sebagian besar berupa buku ajar, modul pelatihan, dan artikel opini di media nasional, tidak ada satupun terindeks Scopus.
Namun, banyak perda yang ia dampingi mampu bertahan dari uji materiil di Mahkamah Agung karena disusun dengan pemahaman kontekstual terhadap kondisi sosial dan politik lokal. Dalam konteks ini, nilai gunanya tidak diukur dari sitasi, melainkan dari keberfungsian kebijakan publik.
Sebaliknya, kita juga dapat menemukan dosen dengan rekam jejak publikasi Scopus Q1 yang sangat impresif berupa puluhan artikel dengan metode canggih dan data lintas negara tetapi hampir tidak memiliki jejak pengabdian masyarakat.
Riset mereka sering kali membahas isu global yang sangat spesifik, seperti model teoretis atau estimasi kausal dengan asumsi ketat, yang sulit diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal. Ketika diminta masukan oleh pemerintah daerah atau komunitas masyarakat, hasil riset tersebut kerap tidak operasional karena tidak mempertimbangkan keterbatasan institusi, anggaran, dan kapasitas implementasi di lapangan.Publikasi Scopus
