Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan pembangunan perumahan sosial dimulai dari lahan kosong sehingga tidak akan menimbulkan penggusuran terhadap masyarakat.
"Tidak ada penggusuran. Itu yang paling penting ya," kata Fahri dalam pencanangan pra-kerja sama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan program pembangunan rumah sosial dimulai dari lahan kosong seperti yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI di wilayah Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD).
"Dimulai dari yang tanah kosong. Karena untuk tahapan-tahan berikutnya kita kan mesti bicara dengan semua masyarakat, tapi yang jelas tidak ada penggusuran," ujarnya.
Wamen PKP juga menegaskan bahwa masyarakat sekitar nantinya akan ditawarkan untuk tinggal di perumahan sosial yang akan dibangun, tetapi lantai pertama kemungkinan digunakan sebagai ruang terbuka publik.
"Pokoknya tidak ada penggusuran. Yang kedua, orang yang sudah tinggal di sini ditawarin. Mau tinggal di rumah yang lebih bagus enggak? Lebih bersih enggak? Lebih luas enggak? Tapi tidak bisa tinggal di lantai satu. Karena lantai satu kemungkinan dibuka untuk ruang terbuka," bebernya.
Fahri menekankan prinsip pembangunan harus memanusiakan manusia, memastikan setiap warga yang terdampak merasa dihargai dan memperoleh hunian yang meningkatkan kualitas hidup tanpa tekanan penggusuran paksa.
Ia menambahkan langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pembangunan perumahan sosial fokus pada kesejahteraan masyarakat, mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan bagi seluruh warga.
Wamen PKP menambahkan pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak tanpa penggusuran, menegaskan hidup rakyat harus lebih baik, dan pembangunan harus dijalankan dengan penuh rasa kemanusiaan.
"Tidak boleh ada penggusuran. Pokoknya hidup rakyat harus lebih baik. Itu kata Bapak Presiden," kata Fahri.
Diketahui, PT KAI bersama Kementerian PKP berkolaborasi dengan investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa) membangun hunian vertikal guna mewujudkan program 3 juta rumah untuk masyarakat.
Kemitraan itu merupakan tindak lanjut dari peluncuran proyek investasi Al Qilaa Group asal Qatar untuk membangun satu juta unit hunian vertikal dengan Kementerian PKP pada Juni lalu.
Rencananya pada tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI di Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD).
Proyek itu akan menghadirkan hunian vertikal berupa smart towers, yang mengintegrasikan konsep hunian modern dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, ruang komunal, serta sistem hunian pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pembangunan perumahan sosial menjadi harapan baru bagi Gen Z untuk memperoleh hunian layak dan terjangkau di kota dengan akses lebih mudah dan strategis."Dan di sini sudah harapan bagi generasi Z, generasi milenial, angkatan muda yang belum punya rumah atau apartemen yang layak huni," kata Hashim dalam pencanangan pra kerjasama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, Rabu.
Menurutnya saat ini terdapat puluhan juta keluarga di Indonesia belum mempunyai rumah atau apartemen hunian yang layak huni.
Sehingga dengan pembangunan 50 ribu unit perumahan sosial pada tahap awal yang akan dibangun pada lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, program itu diproyeksikan menampung hingga 250 ribu jiwa, termasuk masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan kumuh atau di luar kota besar.
"Dengan proyek ini, dampaknya luar biasa. Dari 50.000 unit perumahan sosial, kita bisa nanti menampung kurang lebih antara 150 ribu sampai 250 ribu lebih jiwa yang saat ini tinggal di luar kota atau di rumah-rumah kumuh, tempat kumuh," beber Hashim.
Hashim menekankan lokasi hunian strategis dekat pusat transportasi massal, seperti MRT dan kereta api, akan memangkas waktu tempuh generasi muda sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan.
Selain akses transportasi, para penghuni nantinya juga akan dimanjakan dengan fasilitas sekitar seperti pusat perbelanjaan, Dunia Fantasi, dan pusat hiburan, yang memperkuat nilai tambah perumahan sosial ini.
Menurut Hashim, keberadaan apartemen ini memberi harapan baru bagi anak-anak muda yang bekerja di Jakarta, sehingga tidak lagi harus menempuh perjalanan berjam-jam dari Bogor, Serang, atau Purwakarta.
"Hari ini kita berikan harapan bagi mereka yang tinggal jauh, tinggal di Bogor, tinggal di Serang, tinggal di Purwakarta, tinggal jauh-jauh dari ibu kota yang kerja setiap hari harus meluangkan waktu satu setengah sampai dua jam, setiap kali pulang pergi bisa tiga jam, empat jam. Hari ini kita bisa berikan suatu harapan baru," tegasnya.
Ia optimistis perumahan sosial akan menjadi solusi konkret bagi generasi milenial dan Z, menghadirkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus memperbaiki standar kehidupan masyarakat perkotaan.
Hashim menegaskan proyek ini merepresentasikan semangat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penuh harapan, dimana generasi muda bisa membangun masa depan lebih baik lewat hunian layak.
"Dan bagi rakyat kita yang merupakan ASN, aparatur sipil negara yang kerja di pemerintah pusat, kerja untuk pemerintah daerah, ini juga kesempatan untuk kalian beli rumah terjangkau dengan gaji kalian yang ada sekarang. Jadi, ini harapan untuk kita semua," imbuh Hashim.
Diketahui, PT KAI bersama Kementerian PKP berkolaborasi dengan investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa) membangun hunian vertikal guna mewujudkan program 3 juta rumah untuk masyarakat.
Rencananya kolaborasi strategis antara kedua pihak, dengan tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI di Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD).
Proyek itu akan menghadirkan hunian vertikal berupa smart towers, yang mengintegrasikan konsep hunian modern dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, ruang komunal, serta sistem hunian pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar seluruh BUMN yang memiliki lahan wajib melaksanakan program perumahan sosial demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
"Setiap BUMN yang punya lahan diperintahkan, diperintahkan Presiden (Prabowo Subianto) untuk melaksanakan program perumahan sosial. Itu sudah perintah," kata Hashim dalam pencanangan pra kerjasama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, Rabu
Hashim menegaskan bahwa perintah Presiden bukan sekadar wacana, melainkan mandat nyata yang harus dijalankan agar jutaan keluarga segera memiliki akses terhadap rumah terjangkau dan layak huni.
"Beliau (Presiden) minta saya juga sampaikan semua BUMN harus melaksanakan program perumahan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sudah perintah," ujarnya.
Ia menyebutkan PT Kereta Api Indonesia menjadi BUMN pertama yang melaksanakan instruksi tersebut, sekaligus memberi contoh konkret bahwa komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian sosial mulai diwujudkan melalui langkah nyata.
Hashim juga mengingatkan, banyak BUMN lain seperti PT Pos Indonesia, Pertamina, hingga Radio Republik Indonesia memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sosial bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal.
Dalam kesempatan itu, Hashim menekankan komitmen pemerintah bahwa proyek ini hanya diperuntukkan bagi rakyat Indonesia, sehingga dirinya dan kalangan sejenis tidak diperkenankan membeli unit meski memiliki kemampuan finansial besar.
Ia menambahkan, program perumahan sosial juga memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara di pusat maupun daerah untuk membeli rumah dengan harga terjangkau sesuai gaji yang diterima setiap bulan.
Hashim optimistis program ini bukan hanya menjawab kebutuhan hunian, melainkan membuka jalan bagi masyarakat luas memperoleh kehidupan lebih layak sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa) membangun hunian vertikal guna mewujudkan 3 juta rumah untuk masyarakat.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyatakan kolaborasi itu merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset lahan KAI melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
Rencananya kolaborasi strategis antara kedua pihak, dengan tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI, sebagai bagian dari kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Tahap awal itu akan dibangun di kawasan Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, sebagai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan nasional serta memperkuat hubungan investasi antara Indonesia dan Qatar.
Proyek itu akan menghadirkan hunian vertikal berupa smart towers, yang mengintegrasikan konsep hunian modern dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, ruang komunal, serta sistem hunian pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
