Bekasi minta rekomendasi penertiban bangli Kalimalang PJT II

Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta surat rekomendasi penertiban bangunan liar atau bangli di sepanjang jalur Kalimalang kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai pemilik lahan.

"Hingga kini kita masih terbentur surat rekom permohonan penertiban bangli dari pemilik lahan. Padahal di atas tanah itu berdiri sederet warung remang-remang, tempat prostitusi dan karaoke esek-esek yang meresahkan warga sekitar, itu sudah jadi rahasia umum sejak lama," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya di Cikarang, Senin.

Hudaya mengatakan sarang penyamun itu terbentang di sepanjang jalur inspeksi Kalimalang mulai dari Kecamatan Tambun, Cibitung, hingga batas Kabupaten Karawang di Tegal Danas.

"Di Pasir Konci hingga Tegal Danas yang terparah. Para PSK tak malu-malu mencari pelanggan di tepi jalan sepanjang jalur itu," katanya.

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pihaknya memerlukan surat rekomendasi permohonan penertiban bangli agar memiliki kekuatan hukum apabila di kemudian hari digugat oleh pemilik bangli.

"Kita sudah beberapa kali rapat dengan mereka (PJT II) dan saya juga sudah dua kali mengutus Kabid ke PJT untuk menanyakan surat tersebut, tapi hingga kini belum ada respon," katanya.

Dari rapat terakhir keduanya pada 12 Juli 2018 lalu, Satpol PP Kabupaten Bekasi sudah menindaklanjuti hasil rapat dengan memberikan Surat Peringatan (SP) satu hingga tiga kepada pemilik bangunan.

"Namun para pemilik bangunan itu enggan mengosongkan bangunannya. Kita masih menunggu PJT berkenan mengeluarkan surat permohonan itu demi keamanan dan ketertiban masyarakat dari gangguan praktik prostitusi," katanya.

Hudaya melanjutkan hingga saat ini PJT II baru memberikan data terkait identifikasi atas pengelolaan lahan yang diminta pihaknya.

"Dari titik Pasir Konci hingga Tegal Danas saja sudah ada sembilan lebih Surat Pengelolaan Lahan Sementara. Data itu valid, tinggal menunggu surat itu saja dari PJT ke Bupati atau kami," katanya.

Menurut dia pihak PJT II sebenarnya diuntungkan jika bersedia memberikan surat permohonan itu sebab mereka tidak perlu mengeluarkan anggaran sepeser pun karena Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan.

"Anggaran sudah oke karena ini masuk prioritas pemerintah daerah di bidang ketertiban umum serta selaras dengan visi misi Agamis di kami. Padahal waktu rapat terakhir mereka (PJT II) menyetujui dan akan mengeluarkan surat rekom yang dimaksud tapi sampai sekarang belum sampai ke kami," katanya.