Ambon (ANTARA) - Guru Besar bidang produktivitas perairan Fakultas Perikanan dan Imu Kelautan (FPIK) Universitas Pattimura (Unpatti) Prof Frederika S Pello mengkaji dampak keberadaan fitoplankton berbahaya atau Harmful Algal Blooms (HABs) terhadap keberlanjutan perikanan di Maluku.
“Hal ini kami nilai berimplikasi luas pada ekologi laut, ekonomi, dan kesehatan masyarakat pesisir,” katanya di Ambon, Selasa.
Fenomena HABs terjadi ketika populasi fitoplankton tertentu berkembang pesat hingga menghasilkan toksin berbahaya. Dirinya menjelaskan, kondisi ini dapat memicu kematian massal biota laut akibat kerusakan sistem pernapasan ikan, kelumpuhan saraf, hingga hilangnya populasi spesies penting bagi rantai ekosistem,katanya, menjelaskan.
“Dampaknya langsung dirasakan oleh nelayan karena menurunnya hasil tangkapan, terganggunya rantai pasok, hingga penutupan lokasi penangkapan atau budidaya,” ujar dia.
Baca juga: Unpatti tambah lima guru besar
Baca juga: Akademisi Universitas Pattimura kembangkan biointervensi cegah keracunan pada ikan
Selain kerugian ekonomi, HABs juga mengancam kesehatan manusia. Konsumsi hasil laut yang terkontaminasi racun seperti saxitoxin, okadaic acid, atau domoic acid dapat menyebabkan penyakit seperti PSP (Paralytic Shellfish Poisoning), DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), dan ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), yang berpotensi fatal.
Dari sisi lingkungan, dekomposisi biomassa fitoplankton yang mati dapat mengurangi kadar oksigen terlarut di perairan, memicu terbentuknya zona hipoksia bahkan anoksia yang membahayakan komunitas akuatik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia mengatakan perlu ada pengelolaan perikanan yang holistik dan adaptif, dengan empat pilar utama. Pertama, peningkatan kapasitas riset dan pemantauan, termasuk identifikasi jenis fitoplankton berbahaya, analisis faktor pemicu, dan pengembangan sistem deteksi dini berbasis data.
Baca juga: Universitas Pattimura Ambon wisuda 923 lulusan siap kerja
Kedua, pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi, seperti inovasi teknologi biokontrol, filtrasi, atau adsorben toksin, serta pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi sumber pendapatan dan budidaya spesies tahan stres lingkungan.
Ketiga, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir melalui edukasi bahaya HABs, pentingnya sanitasi perairan, serta penghindaran konsumsi hasil laut yang tercemar.
Keempat, kolaborasi lintas lembaga dan sektor, yang menghubungkan akademisi, pemerintah, industri perikanan, dan masyarakat sipil untuk membangun kebijakan berbasis bukti ilmiah dan memperkuat jejaring pemantauan regional.
Menurut dia, pengendalian HABs membutuhkan sinergi semua pihak agar perikanan Maluku tetap berkelanjutan, sekaligus menjaga ketahanan pangan laut bagi generasi mendatang.
