Moskow (ANTARA) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Uni Eropa untuk menggunakan instrumen perdagangan terkuatnya, termasuk mekanisme anti-koersi yang juga dikenal sebagai “bazoka perdagangan”, guna merespons ancaman tarif baru dari Amerika Serikat.
Berbicara di Forum Ekonomi Dunia (World Econimic Forum/WEF) di Davos, Swiss pada Selasa (20/1), Macron mengatakan AS menggunakan perjanjian perdagangan yang merugikan kepentingan ekspor Eropa serta menuntut konsesi maksimal.
Ia menyebut langkah tersebut secara terbuka bertujuan melemahkan dan menundukkan Eropa. Situasi itu diperburuk dengan akumulasi tanpa henti dari tarif-tarif baru yang dinilainya tidak dapat diterima.
Baca juga: Komisi Eropa: Pasukan negara wilayah utara siap amankan Arktik
“Eropa kini memiliki instrumen yang sangat kuat, dan kita harus menggunakannya ketika kita tidak dihormati dan ketika aturan main tidak dihormati. Mekanisme anti-koersi adalah instrumen yang kuat dan kita tidak boleh ragu untuk menggunakannya dalam lingkungan yang keras saat ini,” kata Macron.
Pernyataan Macron muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada 17 Januari bahwa ia akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari.
Tarif tersebut bahkan akan dinaikkan menjadi 25 persen pada Juni mendatang, kecuali AS berhasil memperoleh Greenland.
Sebelumnya pada Selasa, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis, jika Prancis tidak menerima undangannya untuk bergabung dalam inisiatif pimpinan AS terkait Gaza.
Baca juga: Uni Eropa tegaskan tak cari konflik dengan AS, namun tolak ancaman tarif
Trump menyatakan langkah tersebut akan memaksa Prancis untuk menyetujui usulannya.
Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk Gaza.
Dewan bsntukan Trump itu mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
