Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Guru besar bidang politik internasional Universitas Jember (Unej) Prof. Abubakar Eby Hara mengatakan bahwa kehadiran World Economic Forum (WEF) di Davos sering diperlakukan sebagai pencapaian diplomatik bagi Indonesia dan banyak negara Global South.
"Namun WEF bukanlah arena pengambilan keputusan ekonomi global. Tidak ada kebijakan perdagangan yang diubah di Davos, tidak ada restrukturisasi utang yang diputuskan, dan tidak ada komitmen transfer teknologi yang mengikat," katanya di Kampus FISIP Unej, Jawa Timur, Rabu.
Bagi Indonesia, isu-isu krusial seperti ketimpangan akses pasar, proteksionisme terselubung negara maju, atau ketidakadilan rantai pasok global hampir selalu berhenti pada level wacana karena pertemuan di Davos hanya memberi panggung bicara, tetapi tidak memberi daya paksa.
Dosen hubungan internasional (HI) FISIP Unej itu menilai bahwa WEF bukan lembaga pembuat kebijakan dan tidak menghasilkan perjanjian yang mengikat, tidak memiliki mekanisme akuntabilitas, dan tidak memaksa siapa pun untuk mengubah arah kebijakan ekonomi nasionalnya.
Baca juga: Pakar Unej sebut kondisi domestik masih cukup kuat saat rupiah melemah
"WEF hanyalah ruang aman bagi para pemegang kekuasaan ekonomi dunia, kepala negara kuat, CEO korporasi multinasional, dan institusi keuangan besar, untuk saling mengonfirmasi posisi masing-masing dalam tatanan ekonomi global yang timpang," tuturnya.
Bagi negara berkembang, lanjutnya, kehadiran di Davos sering kali lebih bersifat kosmetik daripada strategis karena mereka datang untuk menunjukkan bahwa negaranya relevan terbuka terhadap investasi dan sejalan dengan agenda global.
Namun realitasnya, struktur ekonomi global yang dibahas di sana jarang, jika pernah, dirombak demi kepentingan Global South. Ketimpangan perdagangan, dominasi modal global, dan ketergantungan finansial tetap dipelihara, meski dibungkus dengan istilah manis seperti inclusive growth dan sustainability.
"Davos juga berfungsi sebagai panggung prestise. Negara yang dianggap penting secara ekonomi diberi sorotan, sementara negara lain menjadi figuran. Di sanalah narasi global dibentuk: siapa yang layak memimpin, siapa yang harus mengikuti, dan model pembangunan mana yang dianggap sah," katanya.
Baca juga: Guru besar Universitas Jemberj dorong Indonesia bersikap atas agresi AS ke Venezuela
Dengan demikian bukan kebetulan jika solusi yang ditawarkan hampir selalu menguntungkan negara maju dan korporasi besar, sementara risiko dan biaya sosialnya dibebankan kepada negara berkembang.
Yang lebih problematis, katanya, Davos kerap menciptakan ilusi kemajuan, seolah-olah dengan berkumpul, berdiskusi, dan berfoto bersama, dunia sedang bergerak menuju ekonomi yang lebih adil.
Padahal, setelah Davos usai, kebijakan proteksionis negara maju tetap berjalan, subsidi tetap timpang, utang negara berkembang terus menumpuk, dan kesenjangan global semakin melebar.
"Davos sering menjadi alat legitimasi kebijakan domestik yang berorientasi pada elite. Kesepakatan investasi yang diumumkan di sela-sela WEF kerap dibingkai sebagai bukti keberhasilan diplomasi ekonomi," ucap Eby Hara yang juga pengamat politik internasional itu.
Padahal dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan industri nasional, dan pemerataan kesejahteraan masih dipertanyakan.
"Selama negara maju tetap mendikte aturan perdagangan, keuangan, dan teknologi, Davos hanya akan menjadi ritual tahunan yang mengulang janji lama dengan istilah baru," katanya.
Baca juga: Guru besar Unej sebut KUHP dan KUHAP baru wujudkan kedaulatan hukum Indonesia
Eby Hara menjelaskan pertemuan Davos bukan solusi, melainkan cermin yakni mencerminkan dunia seperti apa adanya, dikuasai oleh segelintir elite yang berbicara tentang perubahan tanpa bersedia mengorbankan kepentingannya sendiri.
"Bagi negara berkembang, harapan pada Davos lebih sering berujung pada kekecewaan. Perubahan nyata tidak akan lahir dari forum prestisius di Pegunungan Alpen, melainkan dari keberanian politik untuk menantang struktur ekonomi global yang tidak adil, justru jarang disentuh secara serius di Davos," tuturnya.
Bagi negara-negara berkembang, lanjut dia, strategi pembangunan yang efektif tetap harus bertumpu pada kebijakan domestik yang kuat, kerja sama regional yang konkret, serta reformasi institusi global yang nyata, bukan pada pertemuan tahunan yang lebih menonjolkan prestise dan diplomasi simbolik.
