Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyalurkan kompensasi bagi warga terdampak penutupan aktivitas tambang di wilayah Bogor Barat secara bertahap, dengan pembayaran tahap awal difokuskan kepada sebagian penerima.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Hadijana di Cibinong, Rabu, mengatakan, penyaluran kompensasi didahului dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah kecamatan terdampak.
“Menurut informasi yang saya terima, hari ini sudah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang,” kata Hadijana di Cibinong, Rabu.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor perihatin atas musibah di tambang emas Pongkor
Ia menjelaskan, pembayaran kompensasi mulai dilakukan pada Kamis (22/1), namun belum mencakup seluruh penerima karena dilakukan secara bertahap.
“Kalau informasinya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang, targetnya kurang lebih 2.000 penerima,” kata Hadijana.
Menurut dia, prioritas pembayaran tahap awal diberikan kepada warga yang sama sekali belum pernah menerima bantuan.
“Informasinya besok sudah mulai dibayarkan, dengan prioritas warga yang belum menerima sama sekali. Untuk tahap pertama masih bertahap,” ujarnya.
Hadijana menjelaskan, mekanisme pembiayaan kompensasi mengalami penyesuaian dari rencana awal. Jika sebelumnya bersumber dari belanja tak terduga (BTT), kini dialihkan melalui skema belanja langsung.
“Awalnya dari BTT, sekarang menjadi belanja langsung,” katanya.
Baca juga: Evakuasi jenazah penambang Pongkor berisiko tinggi, petugas terluka
Ia menambahkan, pembayaran kompensasi dilakukan melalui mekanisme transfer perbankan. Data penerima telah dihimpun dan masing-masing warga akan menerima buku tabungan sebagai sarana pencairan.
“Pembayarannya melalui transfer. Datanya sudah ada, warga sudah mengirimkan data dan sudah dibuatkan buku tabungannya,” ujar Hadijana.
Ia menyebut, pada tahap awal penyaluran juga dibarengi dengan pembagian buku tabungan oleh Bank BJB kepada penerima yang baru pertama kali menerima kompensasi.
“Besok itu sekaligus pembagian buku tabungan dari BJB, karena sebagian penerima baru pertama kali,” katanya.
Terkait total jumlah penerima kompensasi, Hadijana mengatakan pihaknya belum menerima data rekapitulasi final karena pendataan dan penetapan penerima sepenuhnya berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jumlah pastinya ada di provinsi. Kami di kabupaten belum menerima rekapannya,” ujarnya.
Baca juga: Polsek buka posko orang hilang akibat adanya insiden tambang Pongkor
Ia menyebut, besaran kompensasi yang dicairkan pada tahap awal sebesar Rp3 juta per orang untuk satu bulan, dengan kemungkinan pencairan lanjutan dilakukan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Informasinya sementara Rp3 juta untuk satu bulan dulu, karena pencairannya bertahap,” kata Hadijana.
Hadijana menegaskan, proses pendataan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pemerintah desa, dengan pendampingan dari kecamatan dan pemerintah kabupaten.
“Pendataannya dari provinsi ke desa, didampingi kecamatan dan kabupaten, termasuk dari DPMD, kemudian diverifikasi dan divalidasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan pemerintah daerah terus mengawal penyaluran kompensasi agar berjalan tertib, adil, dan tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
Pemkab Bogor terus membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar hak warga yang terdampak dapat segera diterima. Ia menegaskan, kebijakan bantuan tersebut bukan diputuskan secara mendadak.
“Berdasarkan data awal ada sekitar 6.000 penerima, kemudian bertambah sekitar 9.000 dari beberapa desa dan kecamatan, sehingga total menjadi kurang lebih 15.000 orang. Itu sudah diputuskan beberapa hari lalu oleh Gubernur Jawa Barat,” kata Rudy.
