Pemkab Bekasi kendalikan tata ruang salah satu solusi cegah siklus banjir tahunan

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berupaya mengendalikan tata ruang sebagai salah satu solusi konkret untuk mencegah siklus banjir tahunan yang selalu melanda wilayah itu khususnya pada area sekitar bantaran sungai.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan penanganan banjir tahunan diperlukan upaya nyata yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur melainkan juga penataan ruang dengan mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukan maupun ketentuan perundang-undangan.

"Ini menyangkut upaya menata lingkungan, mengembalikan fungsi lahan. Banyaknya bangunan liar, aset yang menjorok ke sungai hingga penyempitan saluran air turut menjadi faktor penyebab banjir," katanya di Cikarang, Rabu.

Baca juga: Dinsos Bekasi salurkan bantuan paket kebutuhan pokok bagi warga terdampak banjir
Baca juga: Pemkab Bekasi minta otoritas terkait perpanjang durasi modifikasi cuaca

Dia mencontohkan, saat meninjau RSUD Kabupaten Bekasi, ditemukan bangunan liar yang menghambat aliran air. Bangunan tersebut dibongkar, namun pemerintah tetap memberikan solusi dengan memfasilitasi pedagang agar tetap bisa berusaha di area yang tidak mengganggu fungsi drainase.

Penertiban serupa juga dilakukan pada jembatan sempit, bangunan liar serta aset yang berdiri terlalu dekat dengan sungai. Selain itu, penanganan sampah juga menjadi bagian penting karena penumpukan sampah turut memperparah banjir.

"Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan atau sampah. Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai juga menjadi penyebab utama banjir," ujarnya.

Dirinya mengaku telah menjalin koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penanganan sungai, tanggul dan kebijakan tata ruang sebagai upaya penanganan banjir tahunan.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta lakukan perbaikan tanggul kritis secara permanen

Asep turut menyatakan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pengendalian alih fungsi lahan dan moratorium perizinan perumahan di wilayah rawan banjir.

"Saya sependapat dengan Pak Gubernur. Banyak kawasan yang tadinya daerah resapan air, sekarang berubah menjadi perumahan. Airnya lari ke mana? Ini yang harus kita evaluasi bersama," katanya.

Pemerintah daerah ke depan fokus pada pengendalian tata ruang, penertiban bangunan liar serta inovasi teknis seperti sodetan dan normalisasi sungai dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Ini memang dampak perencanaan di masa lalu. Sekarang tugas kita adalah mencari solusi agar banjir bisa dikurangi dan tidak terus menjadi masalah tahunan bagi masyarakat," kata dia.