Mataram (ANTARA) - Gunungan sampah sering kali menjadi wajah paling jujur dari sebuah kota. Ia menyimpan sisa-sisa konsumsi, pola hidup, juga pilihan kebijakan yang diambil selama bertahun-tahun.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), wajah itu bernama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. Setiap hari, ratusan ton sampah dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat berakhir di hamparan lahan di Desa Suka Makmur, Gerung.
Ketika ritasi dibatasi dan daya tampung menipis, aroma krisis langsung terasa di jalan-jalan kota. Tempat penampungan sementara meluap, pengangkutan tersendat, dan keresahan warga tumbuh.
Keputusan memperluas TPA Kebon Kongok menjadi titik temu dari kebuntuan itu. Langkah ini dipilih sebagai solusi jangka pendek agar roda pelayanan publik tidak macet total.
Namun, perluasan landfill bukan sekadar soal menambah lahan. Ia adalah cermin bagaimana pemerintah daerah membaca waktu, memilih strategi, dan menentukan apakah krisis sampah akan kembali terulang atau benar-benar dikelola menuju sistem yang lebih beradab dan berkelanjutan.
Dalam konteks inilah Kebon Kongok menjadi lebih dari sekadar tempat pembuangan akhir. Ia berubah menjadi panggung ujian kebijakan lingkungan, kolaborasi antardaerah, dan keseriusan mengelola sampah sebagai persoalan publik yang kompleks.
Keterbatasan
Produksi sampah di Kota Mataram dan Lombok Barat telah lama melampaui kapasitas ideal pengelolaan. Angkanya mencapai ratusan ton per hari, dengan dominasi sampah rumah tangga.
Ketika aliran sampah ke Kebon Kongok dibatasi, dampaknya langsung terasa di hulu. Tempat penampungan sementara penuh dalam hitungan hari. Sampah menumpuk di sudut kota, memicu risiko kesehatan, pencemaran, dan penurunan kualitas hidup warga.
Perluasan landfill di Kebon Kongok hadir sebagai rem darurat. Tambahan lahan beberapa are dinilai mampu memberi ruang bernapas selama satu hingga dua bulan ke depan, bahkan lebih jika dikelola optimal.
Langkah ini rasional dalam situasi genting. Pemerintah tidak punya banyak pilihan ketika layanan dasar terancam berhenti. Dalam kacamata pelayanan publik, keputusan ini menyelamatkan kota dari krisis yang lebih luas.
Namun di balik rasionalitas itu, terdapat keterbatasan struktural. Landfill, betapapun diperluas, tetap memiliki umur. Setiap meter persegi baru adalah hitungan mundur berikutnya.
Sejarah Kebon Kongok menunjukkan pola berulang. Sejak beroperasi pada awal 1990-an dengan sistem pembuangan terbuka, lalu beralih ke sanitary landfill, persoalan utamanya tidak banyak berubah. Sampah terus datang, teknologi datang belakangan, dan ruang selalu menjadi rebutan.
Di sinilah kritik perlu ditempatkan secara proporsional. Perluasan bukan kesalahan, tetapi ia tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Jika tidak disertai perubahan di hulu, perluasan hanya memindahkan masalah ke waktu yang lebih dekat. Kota menjadi nyaman sementara, tetapi beban lingkungan menumpuk diam-diam.
Pengalaman daerah lain di Indonesia memperlihatkan hal serupa. Banyak TPA regional kolaps bukan karena ketiadaan teknologi, melainkan karena manajemen sampah berhenti di hilir. Pemilahan di sumber berjalan lambat, pengurangan konsumsi plastik minim, dan edukasi publik kalah oleh kepraktisan membuang.
Jalan keluar
Rencana jangka panjang melalui pengolahan sampah menjadi energi membuka harapan baru. Konsep waste to energy menawarkan dua manfaat sekaligus. Mengurangi volume sampah dan menghasilkan nilai tambah berupa energi. Dalam konteks Kebon Kongok, teknologi ini diposisikan sebagai solusi menengah hingga panjang untuk memangkas ketergantungan pada landfill.
Namun teknologi bukan obat mujarab jika berdiri sendiri. Pengalaman global menunjukkan bahwa waste to energy membutuhkan prasyarat kuat. Kualitas pemilahan, kontinuitas pasokan, kepastian pembiayaan, serta penerimaan sosial. Tanpa itu, fasilitas mahal bisa berubah menjadi monumen gagal.
Karena itu, pergeseran strategi ke hulu menjadi krusial. Pemilahan sampah dari rumah tangga bukan sekadar program teknis, melainkan perubahan budaya.
Ketika warga memisahkan organik dan anorganik, beban landfill berkurang signifikan. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sementara anorganik bernilai ekonomi melalui daur ulang. Skema ini telah terbukti di berbagai kota yang konsisten membangun ekosistemnya.
Di Mataram, rencana penguatan tempat pengolahan sampah terpadu dan penambahan insinerator skala terbatas menunjukkan arah itu. Meski kontribusinya belum besar, upaya ini penting sebagai fondasi. Kota yang mandiri mengelola sampahnya akan lebih tahan terhadap krisis regional.
Kolaborasi antarpemerintah daerah juga menjadi kunci. Kebon Kongok adalah TPA regional, sehingga beban dan tanggung jawabnya tidak bisa dipikul satu pihak.
Skema pembagian biaya antara provinsi, kota, dan kabupaten mencerminkan kesadaran kolektif bahwa sampah adalah urusan bersama. Tantangannya adalah memastikan kolaborasi ini berkelanjutan, bukan hanya respons sesaat ketika krisis muncul.
Menutup lingkaran
Kebon Kongok mengajarkan satu pelajaran penting. Pengelolaan sampah tidak bisa parsial. Ia menuntut pendekatan dari hulu ke hilir. Dari pola konsumsi warga, sistem pengangkutan, teknologi pengolahan, hingga tata kelola kelembagaan.
Perluasan landfill adalah langkah realistis dalam kondisi darurat, tetapi ia harus ditempatkan sebagai jembatan, bukan tujuan akhir.
Tulisan ini menunjukkan bahwa krisis sampah di Mataram dan Lombok Barat bukan sekadar persoalan teknis. Ia menyentuh aspek perilaku, tata ruang, dan keberanian kebijakan. Ketika pemerintah berani menggabungkan langkah cepat dengan visi jangka panjang, ruang bagi perubahan terbuka.
Ke depan, tantangannya adalah konsistensi. Apakah pemilahan benar-benar menjadi budaya, bukan hanya wacana. Apakah teknologi pengolahan dipilih dengan perhitungan matang, bukan sekadar mengikuti tren. Dan apakah masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penerima dampak.
TPA Kebon Kongok hari ini diperluas untuk memberi napas baru. Namun masa depan pengelolaan sampah NTB ditentukan oleh pilihan hari ini. Apakah krisis ini akan menjadi pengulangan dari siklus lama, atau titik balik menuju sistem yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan.
Sampah, pada akhirnya, bukan sekadar sisa. Ia adalah cermin keseriusan kita merawat ruang hidup bersama di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
