APHTN HAN kukuhkan kepengurusan baru dan rancang masa depan hukum tata negara

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) resmi melantik Pengurus Pusat Masa Bakti 2025–2030 dan menggelar Rapat Kerja Nasional di Ancol, Jakarta, pada 13–15 Juni 2025.

Pelantikan yang berlangsung pada Sabtu, 14 Juni 2025, dihadiri oleh seluruh jajaran Pengurus Pusat, pengurus wilayah, perwakilan perguruan tinggi, serta para mitra strategis APHTN-HAN, di antaranya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional APHTN-HAN yang diselenggarakan di Bali pada April 2025, yang secara aklamasi menetapkan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai Ketua Umum APHTN-HAN Periode 2025–2030.

Dalam jajaran kepengurusan baru, Guntur Hamzah didampingi oleh tokoh-tokoh akademik nasional, di antaranya Prof. Dr. Retno Saraswati (Dekan FH Universitas Diponegoro) sebagai Ketua Harian, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Universitas Jember) sebagai Sekretaris Jenderal, serta Radian Syam (Dosen STIH IBLAM) sebagai Bendahara Umum.

Dalam laporannya, Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa susunan Pengurus Pusat telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dengan Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025 tanggal 21 Mei 2025.

"Komposisi pengurus berjumlah 123 orang, terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian, yang mencerminkan inklusivitas karena melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 61 di antaranya adalah Guru Besar," kata Bayu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dalam Keynote Speech-nya, Prof. Guntur Hamzah menegaskan pentingnya peran APHTN-HAN sebagai kekuatan intelektual dalam memperkuat konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia.

Dia juga menyampaikan bahwa dengan keanggotaan yang kini mencapai lebih dari 1.600 orang, APHTN-HAN siap terus berkontribusi dalam agenda reformasi kelembagaan negara dan pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara di tanah air.

Selain pelantikan, Rapat Kerja Pengurus juga membahas program prioritas lima tahun ke depan. Terdapat enam program strategis yang menjadi fokus APHTN-HAN Periode 2025–2030. Pertama, Mempererat hubungan silaturahmi antar pengajar HTN dan HAN. Kedua, Memajukan kualitas sumber daya anggota.

Ketiga,Mengembangkan mata kuliah HTN dan HAN. Ke-empat, Menyebarluaskan informasi seputar isu HTN dan HAN. Ke-lima, Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak.

Ke-enam, Memberikan kontribusi pemikiran terhadap dinamika ketatanegaraan nasional.

Keseluruhan program tersebut mencerminkan tekad APHTN-HAN untuk terus tumbuh sebagai organisasi keilmuan yang inklusif, adaptif, dan kontributif dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara.