Karawang (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Jabar, mendorong agar pemerintah daerah setempat menuntaskan persoalan piutang pajak air bawah tanah yang nilainya mencapai ratusan juta akibat banyak perusahaan yang belum membayar.
"Kami menemukan ada piutang pajak air tanah yang nilainya cukup besar, mencapai Rp904 juta," kata Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah di Karawang, Kamis.
Ia mengatakan, tingginya nilai piutang pajak air tanah menjadi perhatian, karena pajak tersebut dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Karawang.
Komisi II DPRD Karawang, katanya, telah melakukan inspeksi mengenai hal tersebut. Sehingga dapat diketahui, sebagian besar tunggakan pajak air tanah tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan besar, terutama pabrik-pabrik yang kini dalam kondisi sulit.
Baca juga: DPRD Karawang: Pemkab harus maksimalkan pendapatan retribusi parkir
Selain itu, ada perusahaan yang sudah bangkrut tapi masih tercatat sebagai penunggak pajak air tanah.
Ia menyampaikan, tunggakan pajak air tanah ini telah berlangsung cukup lama. Sehingga nilai piutang tersebut semakin besar.
"Piutang pajak air tanah sudah mencapai Rp904 juta. Tunggakan terbesar berasal dari pabrik, dan mereka adalah pabrik yang kolaps," kata dia.
Meski demikian, tidak semua perusahaan yang menunggak pajak air tanah tersebut dalam kondisi kolaps.
Baca juga: DPRD dorong Pemkab Karawang lakukan evaluasi pengelolaan retribusi parkir
Sesuai dengan penelusuran, katanya, ada beberapa perusahaan yang menunggak pajak air tanah tapi berpotensi mampu untuk melakukan pembayaran.
Atas kondisi itu, Mumun mendorong agar Badan Pendapatan Daerah Karawang bisa segera mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang masih memiliki kemampuan untuk membayar.
"Kami berharap Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Karawang dapat terus bekerja keras agar seluruh piutang pajak air tanah ini bisa segera diselesaikan," kata dia.
