DPRD Karawang minta pemkab awasi pendistribusian elpiji 3 kg bersubsidi

Karawang (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendesak agar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perindustrian setempat mengoptimalkan pengawasan pendistribusian elpiji 3 kilogram bersubsidi.

"Pendistribusian elpiji bersubsidi harus tepat sasaran. Disperindag (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perindustrian) harus meningkatkan pengawasannya," kata Anggota Komisi II DPRD setempat Natala Sumedha, saat dihubungi di Karawang, Minggu.

Ia mengatakan pengawasan pendistribusian elpiji 3 kilogram tersebut harus ditingkatkan agar tepat sasaran. Sebab elpiji bersubsidi itu hanya untuk masyarakat yang kurang mampu.

Baca juga: Gas elpiji subsidi tidak untuk kalangan menengah atas

Terkait adanya penjualan elpiji bersubsidi secara online, Natala mengaku sudah menelusurinya. Ternyata elpiji yang dijual secara online di akun-akun facebook warga Karawang merupakan stok elpiji dari luar Karawang.

"Saya dapat informasi kalau itu (elpiji 3 kilogram yang dijual secara online), bukan pasokan dari Karawang. Itu terlihat dari segelnya yang berwarna putih. Segel warna putih itu suplai dari Jakarta, bukan dari Karawang," kata dia.

Meski demikian, ia menekankan agar Disperindag Karawang memastikan kalau pendistribusian elpiji 3 kilogram harus betul-betul sampai ke masyarakat yang tidak mampu.

Baca juga: Elpiji subsidi 3 kilogram ditemukan dijual secara online

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lingkar Karawang Eddy Djunaedi menegaskan apapun alasannya jual-beli online barang bersubsidi itu dilarang.

"Walaupun elpiji bersubsidi yang dijual online itu stok dari luar Karawang, tetap saja itu tidak dibolehkan. Itu berpotensi terhadap penyimpangan barang bersubsidi," kata dia.

Ia menyayangkan sikap Komisi II DPRD dan Disperindag Karawang yang seakan-akan tidak merespons atas temuan elpiji bersubsidi yang dijual secara online, melalui media sosial. Padahal sudah jelas kalau akun-akun medsos yang menjual elpiji bersubsidi itu merupakan warga Karawang.

"Ada kesan pembiaran dari pemkab, DPRD dan Hiswana Migas terkait adanya praktik menjual elpiji bersubsidi secara online. Seharusnya ditegur, agar itu tidak dilakukan," katanya.

Baca juga: Elpiji bersubsidi, Pemkab Purwakarta akan evaluasi pendistribusiannya

Eddy menyampaikan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa, kuota elpiji bersubsidi sudah ditetapkan, termasuk jumlah penerima-nya.

"Kuota-nya sudah ditetapkan. Jumlah penerimanya juga telah ditentukan. Kenapa justru terjadi penjualan online elpiji bersubsidi. Ini menandakan kesemrawutan pendistribusian elpiji bersubsidi. Ini juga menunjukkan kelemahan pemkab dalam mengawasi peredaran barang bersubsidi," kata dia.