Jakarta (ANTARA) - Di tengah maraknya kritik terhadap model komunikasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa sejauh ini komunikasi pemerintahannya memang masih perlu banyak perbaikan..
Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dia menganut prinsip evidence-based performance. Ia tidak suka terlalu banyak bicara tanpa diikuti bukti nyata.
Presiden pun mengakui kondisi tersebut merupakan tanggung jawabnya, oleh karena itu ia akan berusaha agar pemerintah lebih proaktif dan komunikatif dalam merespons permasalahan di tengah masyarakat, agar tidak terjadi miskomunikasi.
Strategi komunikasi memiliki peran penting dalam ekosistem pemerintahan. Tata kelola komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus dirumuskan dalam kebijakan tersendiri, tidak birokratik, dan bersifat dinamis.
Patut diwaspadai bahwa kegagalan dalam mengelola komunikasi dapat berdampak signifikan pada pemerintahan, seperti hilangnya kepercayaan publik dan krisis legitimasi.
Pakar komunikasi dan kritikus media Neil Postman dalam bukunya, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, mengkritik cara komunikasi politik yang bersifat manipulatif.
Perilaku buruk seperti ini, menurut dia, dapat menyebabkan kehilangan public trust atau kepercayaan publik, oleh karena itu pemerintah harus menggunakan komunikasi yang lebih transparan dan jujur.
Komunikasi pemerintah harus jelas, tidak terlalu teknis tetapi juga tidak mengandung unsur kompleksitas. Konten disusun berdasarkan data dan fakta, dari sumber kredibel, tidak mengandung aspek manipulatif dan konfrontatif.
Dalam hal memainkan isu strategis, sedapat mungkin pemerintah melibatkan partisipasi publik (public participation), dan menggunakan diksi yang inklusif, sehingga publik merasa menjadi bagian dari strategi itu.
Edward Bernays, pakar hubungan masyarakat, berpandangan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat dapat dipengaruhi melalui aspek psikologi menggunakan metode psikoanalisis, dimana pemerintah dapat menyusun opini publik melalui agenda setting bersama untuk mempengaruhi pandangan mereka.
Salah satunya dengan menawarkan konsep satu narasi atau narasi tunggal. Sebuah narasi dalam satu sudut pandang, oleh satu narator. Narasi tunggal menciptakan kedekatan antara publik dengan pemerintah, karena tidak ada pandangan berbeda dalam melihat satu persoalan.
Narasi tunggal bukan dimaksudkan untuk mengkooptasi isu, melainkan cara memudahkan publik memahami pesan pemerintah, agar tidak terjadi miskomunikasi seperti disampaikan Presiden Prabowo.
*) Dr Eko Wahyuanto, MM adalah dosen Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Komdigi Yogyakarta
Baca juga: Presiden Prabowo akui komunikasi pemerintah yang dipimpinnya kurang baik
