Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan posisi tawar Indonesia tetap netral di tengah ketegangan Amerika Serikat (AS) dan China imbas tarif resiprokal.
“Indonesia, baik dalam ASEAN sebagai negara terbesar maupun hubungan dengan AS dan China yang sedang mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral, dihormati, dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China. Indonesia menyampaikan untuk terus mempererat hubungan, yang direspons oleh Menteri Keuangan China dengan undangan bagi Indonesia untuk datang ke Beijing.
AS pun juga ingin tetap meningkatkan hubungan erat dengan Indonesia.
Baca juga: Menkeu: Gaji dosen dan beasiswa tetap prioritas
Baca juga: Sri Mulyani dan Menkeu ASEAN siapkan respons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat
Bendahara negara ini optimis posisi daya tawar Indonesia yang relatif baik didukung oleh kinerja perekonomian yang terjaga. Dengan dukungan itu, Indonesia memiliki modal yang cukup dalam menghadapi situasi dunia yang dinamis dan cair.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyarankan Pemerintah Indonesia untuk juga bernegosiasi dengan China dalam merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Kita perlu melakukan diplomasi dan forward looking engagement tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan China,” kata Mari Elka dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu (13/4).
Sebab, China akan menghadapi AS dan, pada saat yang sama, akan berusaha membangun hubungan dengan ASEAN. “Menurut saya, kita harus bernegosiasi dengan itikad baik,” tambahnya.
Sementara itu, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melanjutkan diskusi teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
Baca juga: Menkeu merinci dukungan pembiayaan negara pembangunan jalur kereta api Sukabumi
Pemerintah Indonesia dan USTR sepakat untuk segera membahas negosiasi tarif secara intensif dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam waktu 60 hari ke depan.
Selain dengan USTR, Pemerintah Indonesia juga menjaga komunikasi intens dengan pelaku usaha AS, seperti The United States – Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), yang beranggotakan perusahaan investor di Indonesia.
Kemudian, Sri Mulyani bakal bertemu dengan US Treasury Secretary Scott Bessent besok sore. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga akan mengadakan pertemuan dengan Managing Director IMF guna membahas dampak dari kebijakan tarif AS.
Dalam konteks ini, Indonesia menjalankan negosiasi dengan pendekatan yang aktif, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.
