Pemkot Pangkalpinang siapkan bank sampah di setiap kecamatan kurangi volume sampah TPA

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyiapkan bank sampah di setiap kecamatan guna mengurangi volume sampah yang masuk tempat pembuangan akhir (TPA).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Bartholomeus Soeharto di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan kehadiran bank sampah di setiap kecamatan penting untuk segera direalisasikan sebagai salah satu upaya pemanfaatan sampah untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dalam pola ini masyarakat bisa mengolah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah yang ada di wilayah masing-masing sehingga bisa mengurangi volume yang dikirim ke TPA," katanya.

Kebijakan penyediaan bank sampah di tingkat kecamatan ini juga merupakan aturan berasal dari pemerintah pusat yang harus mulai digalakkan.

“Peraturan ini sudah lama, namun memang penerapannya belum merata di berbagai daerah, khususnya dalam pengelolaan sampah. Dalam penanganan sampah selain pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA, ada juga penanganan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan untuk itu salah satu penanganan sampah di sumber itu ialah dengan bank sampah,” katanya.

Baca juga: 840 dari 2.748 RW di Jakarta belum punya bank sampah
Baca juga: Jakarta Pusat aktifkan kembali bank sampah

Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh pemerintah kecamatan agar bisa menyiapkan bank sampah induk, sedangkan untuk tingkat kelurahan disiapkan bank sampah unit.

Dalam pengelolaannya, kata dia, pemerintah kelurahan bisa bekerja sama dengan organisasi, pengurus RT/RW, atau masyarakat sekitar.

Dengan pola pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah seperti itu, dia optimistis usaha yang dijalankan akan berjalan dengan baik.

Selain itu, ketersediaan bank sampah di masyarakat memberikan keuntungan karena pemerintah kelurahan tidak perlu lagi menyiapkan tempat khusus.

"Perlu kerja sama, mungkin jika di kelurahan bisa melibatkan PKK yang mengaktifkan bank sampah, bisa juga posyandu, dan kelompok masyarakat lain, sehingga pemerintah tidak perlu menyiapkan tempat sendiri untuk dijadikan bank sampah karena mereka yang akan mengelola dan menyiapkan tempat itu," ujarnya.

Baca juga: RW di Jakpus harus punya bank sampah untuk pastikan kebersihan lingkungan

Bbantuan pembiayaan operasional bank sampah tidak disiapkan pemerintah, namun pihaknya siap melakukan pendampingan, membantu tata cara pengelolaan, dan pola manajemen usaha.

"Jika masyarakat ada buku tabungan keanggotaan itu bagus, namun jika belum ada maka cukup dicatat di buku pengurus bank sampah itu, tulis nama, tanggal, berat sampah kalikan dengan harga lalu ditemukan saldo, masyarakat bisa tabung dulu atau langsung ambil uangnya," katanya.

Pihak DLH juga menargetkan bank sampah induk dan bank sampah unit di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkalpinang mampu direalisasikan tahun ini.

"Siapapun pengurusnya bisa, asalkan ini bergerak bersama ini menjadi penting dan harus bersama-sama, karena DLH tidak akan sanggup bekerja sendiri, begitu pula jika hanya satu kecamatan yang bergerak, itu juga tidak bisa, gerakan atau aksi ini harus sama-sama dan saling bersinergi," katanya.