Pemkot Depok prioritaskan tujuh program untuk segera dilaksanakan

Depok (ANTARA) - Pemerintahan Kota Depok (Pemkot) Depok Jawa Barat memprioritaskan tujuh program untuk segera dilaksanakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

"Ada tujuh program mulai bidang pendidikan hingga pelayanan publik," kata Wali Kota Depok Supian Suri di Depok, Selasa.

Supian berharap agar tujuh program ini bisa dilaksanakan dengan sehingga dampaknya terjadi perubahan yang lebih baik.

Ia menjelaskan pertama adalah pendidikan, dimana dilakukan pemerataan dan revitalisasi sarana pendidikan, termasuk perbaikan 197 sekolah rusak ringan, 41 sekolah rusak sedang dan 20 sekolah rusak berat.

Selain itu program bimbingan belajar gratis bagi 10.000 siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri.

Berikutnya beasiswa atau bantuan kuliah gratis bagi warga berprestasi dan juga dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus melalui Rumah Didik Anak Istimewa.

Kedua bidang kesehatan yaitu pemerataan layanan kesehatan dengan pembangunan puskesmas baru dan rehabilitasi 13 puskesmas, pembangunan RSUD khusus layanan ginjal di RSUD ASA Tapos, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk calon pengantin.

Ketiga Infrastruktur dan lingkungan, dengan pembangunan sistem drainase kota yang lebih terintegrasi untuk mengatasi banjir.

Selain itu ada rencana penutupan TPA Cipayung dan pengembangan sistem pengelolaan sampah modern. Pembangunan jalan tembus untuk mengurangi kemacetan di sejumlah titik, termasuk Jalan Raya Sawangan, Juanda, dan Tapos.

Keempat Ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menjalankan program UMKM Naik Kelas dengan penyediaan fasilitas jualan gratis di ruang publik.

Pengembangan lahan pertanian modern di setiap kecamatan.Pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) digital sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kelima sosial dan keberagaman, dengan melaksanakan perlindungan sosial bagi penjaga rumah ibadah dan pekerja rentan melalui jaminan sosial tenaga kerja, serta penyediaan fasilitas wisata keberagaman.

Keenam olahraga dan kebudayaan, dengan melaksanakan pembangunan pusat latihan cabang olahraga prestasi, penyediaan ruang terbuka kreatif dan gedung pertunjukan bertaraf nasional.

Ketujuh pemerintahan dan pelayanan Publik, dengan memberikan alokasi dana Rp300 juta per RW per tahun untuk pemberdayaan masyarakat, dan pengembalian layanan administrasi kependudukan ke tingkat kelurahan.