BPPSDMP : Program Sertifikasi Profesi Pertanian Harus Dioptimalkan

Depok, (Antaranews Megapolitan) - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono meminta agar program standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian lebih dioptimalkan.

"Kedepannya diharapkan banyak calon tenaga kerja yang mempunyai sertifikasi dan miliki kompetensi dan jika mereka dibutuhkan di lapangan memang sudah siap kerja," kata Momon disela-sela acara Rapat Teknis Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2018 di Depok, Rabu.

Ia mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi pada 2019 pembangunan akan berorientasi pada sumber daya manusia pertanian yang berbasis kompetensi dan vokasi melalui pendidikan dan latihan.

Begitu juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani kedepannya SDM Pertanian jadi perhatian serius karena kita tak bisa terus menerus kita hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah saja, karena sebanyak apapun sumber daya alam kalau SDM tak bagus maka tak bisa dikelola dengan baik.

"Sama seperti dibirokrasi juga supaya bagus maka SDM harus bagus," jelasnya.

Oleh karena itu ada beberapa poin pertama agar program standarisasi dan sertifikasi profesi bidang pertanian lebih dioptimalkan, sehingga kedepan banyak menyiapkan calon-calon tenaga kerja yang mempunyai sertifikasi dan kompetensi sudah punya keahlian.

Misalnya di bidang perkebunan dibutuhkan kelapa sawit standar yang terkait. Begitu juga dengan peternakan banyak dibutuhkan insenenator, pemeriksa kebuntingan tentunya juga kita siapkan standar sertifikasi dan kompetensi bidan peternakan.

Kedua katanya kami mengajak agar menumbuhkembangkan pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (P4S) dengan makin banyak P4S maka banyak pelatihan yang dilakukan secara swadaya oleh petani.

"P4S merupakan lembaga penyuluhan yang dimiliki dan dikelola oleh petani," katanya.

Ketiga kami juga agar mendorong baik aparatur dan non aparatur mendukung program strategis Kementerian Pertanian, seperti pelatihan bawang merah, bawang putih, kedelai dan lainnya.

Dikatakannya pelatihan ini arahkan pada pelatihan tematik `on the job training` yang dilakukan di lapangan bisa dipakai penyuluhan yang sesuai dengan kendala di lapangan bukan lagi di balai besar.