Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mendorong kesadaran warganya mengenai pentingnya program Keluarga Berencana (KB) melalui Rapat Sinkronisasi Pemenuhan Kebutuhan Alokon dan Konsultasi Publik Pelayanan KB Tahun 2025.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bogor Anas S Rasmana di Kota Bogor, Kamis, menjelaskan kegiatan itu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program KB.
Menurut data, sebanyak 13,88 persen pasangan usia subur (PUS) di Kota Bogor belum memanfaatkan program KB. Sementara itu, tingkat penggunaan kontrasepsi (CPR) di Kota Bogor baru mencapai 63,59 persen. Ini berarti masih terdapat 18.232 PUS yang tidak ber-KB dengan berbagai alasan.
"Kita perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program KB. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kelahiran yang tidak diinginkan," ungkap Anas.
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta program kampung keluarga berkualitas dikembangkan
Baca juga: Komisi IX DPR RI kunjungi Kota Bogor terkait akselerasi pelaksanaan program KB
Baca juga: Nihayatul Wafiroh: Program KB di Kota Bogor berjalan baik
Dalam acara tersebut, Pemerintah Kota Bogor juga menyampaikan mekanisme distribusi alokon tahun 2025 yang bersumber dari dana APBN.
Fasilitas pelayanan KB dapat mengajukan permohonan alokon melalui aplikasi SIGA dan diambil secara langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Bogor.
"Kita berharap rapat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan KB di Kota Bogor dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB," kata Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bogor Irfa Sjakira.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Bogor berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kelahiran yang tidak diinginkan.
