Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengungkapkan perlunya peningkatan pengawasan distribusi dengan melibatkan aparat hukum sebagai bagian dari usulan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji bersubsidi.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mengatakan, dalam jangka pendek HIPMI menyoroti perlunya peningkatan pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat.
“Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi elpiji 3 kg. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli elpiji di pangkalan resmi,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pelajaran dari polemik distribusi gas LPG 3 kg
Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada elpiji 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting.
“Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini akan membantu mengurangi konsumsi elpiji bersubsidi secara bertahap,” kata Anggawira.
Sementara itu, dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan agar subsidi elpiji 3 kg dialihkan menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Baca juga: Menteri ESDM sebut 375.000 pengecer naik status jadi subpangkalan resmi LPG 3 kg
Selain itu, digitalisasi distribusi elpiji juga dinilai penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.
“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi elpiji dapat menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha muda, HIPMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, permasalahan ini dapat diselesaikan. HIPMI akan terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan perekonomian nasional,” kata Anggawira.
Baca juga: Komisi VII nilai lebih baik buat aturan HET LPG 3 kg yang dijual pengecer
HIPMI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam membenahi tata niaga gas elpiji 3 kg bersubsidi. Anggawira menyatakan bahwa HIPMI siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik.
Ia menekankan bahwa pembenahan tata niaga elpiji harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mempertimbangkan agar Rukun Warga (RW) dapat menjadi sub-pangkalan untuk mendistribusikan elpiji 3 kg sehingga produk tersebut dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran.
Karena masih berupa pertimbangan, tentunya hal ini belum diputuskan. Pertimbangan ini menjadi salah satu langkah yang mungkin diambil Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti mekanisme sub-pangkalan dalam distribusi elpiji 3 kg.
