Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat mencanangkan program integrasi layanan kesehatan primer di puskesmas berbasis pencegahan dan sesuai klaster usia, sebagai upaya optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi di Cikarang Senin mengatakan, program Kemenkes RI ini menjadi upaya perubahan yang menitikberatkan pada pilar-pilar pelayanan yang mencakup pelayanan kesehatan primer, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan, sumber daya manusia, serta teknologi di bidang kesehatan.
"Tujuan program ini untuk menata kembali pelayanan kesehatan primer agar mampu melayani seluruh warga Kabupaten Bekasi secara lengkap, berkualitas, dan berkesinambungan," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi evaluasi program tombol sirene PSC 119 tingkatkan layanan gawat darurat
Baca juga: Pemkab Bekasi evaluasi program tombol sirene PSC 119 tingkatkan layanan gawat darurat
Ia mengatakan pula bahwa melalui program ini seluruh tenaga kesehatan mulai dari perangkat daerah, puskesmas hingga posyandu diminta untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan terbaik, bahkan lebih peka terhadap pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat.
"Saya meminta kepada puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa, kelurahan, atau puskesmas pembantu dan Posyandu untuk bisa lebih memperhatikan masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Alamsyah menjelaskan, pelayanan primer dimaksudkan dengan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Program ini menekankan manajemen kesehatan bersifat promotif dan preventif.
"Promotif artinya pelayanan kesehatan yang menekankan edukasi, konsumsi makanan sehat serta penerapan pola hidup bersih dan sehat," katanya.
Baca juga: Bupati Bekasi buka layanan pemeriksaan kesehatan terpadu dari CSR perusahaan
Baca juga: Bupati Bekasi buka layanan pemeriksaan kesehatan terpadu dari CSR perusahaan
Sementara preventif dengan melakukan pencegahan terhadap penyakit melalui pemeriksaan secara rutin, pemberian vaksin hingga edukasi terhadap penyakit tertentu.
"Nanti itu mengikuti siklus hidup. Makanya Puskesmas nanti mengikuti siklus hidup atau klaster. Mulai dari bayi-balita, remaja, dewasa kemudian nanti ada penanganan penyakit. Ini manajemen," katanya.
Dia memastikan pelayanan ini tidak berlaku di puskesmas saja melainkan juga sampai puskesmas pembantu maupun posyandu. Sebanyak 47 puskesmas pembantu hingga level RT/RW, dusun serta posyandu memiliki kewajiban serupa.
Dia juga menyatakan seluruh fasilitas berikut tenaga kesehatan ikut terlibat dalam layanan kesehatan primer terintegrasi ini, termasuk pihak aparatur kecamatan, swasta hingga organisasi profesi serta kader PKK.
Baca juga: PSC 119 Bekasi luncurkan program 'Ngobras' edukasi layanan gawat darurat
Baca juga: PSC 119 Bekasi luncurkan program 'Ngobras' edukasi layanan gawat darurat
"Jadi klaster itu untuk memudahkan saja unit pelayanan tapi tidak kaku. Kalau dicampur selama ini kurang rapi. Nanti kalau anak ada, remaja ada, jadi dikelompokkan," katanya.
Kemudian pihak swasta juga turut dilibatkan untuk memperkuat 51 puskesmas yang saat ini telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi guna optimalisasi layanan kesehatan primer bagi segenap warga di 187 desa serta kelurahan.
"Kita libatkan segenap unsur terkait termasuk swasta untuk membantu puskesmas-puskesmas memaksimalkan pelayanan ini," kata dia.(KR-PRA).
