Perseroda Bekasi dan SMF salurkan hibah renovasi rumah ramah lingkungan

Penandatanganan kerja sama penyaluran dana hibah renovasi rumah ramah lingkungan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

Program rumah hijau yang terjangkau ini menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bekasi.

Bekasi (ANTARA) - Perseroda milik Kota Bekasi, Jawa Barat, BPR Syariat Patriot melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dalam rangka menyalurkan dana hibah renovasi rumah ramah lingkungan.

"Kerja sama ini dalam rangka pelaksanaan pilot project Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) yang diberikan oleh Lembaga Internasional Build Change. Program rumah hijau yang terjangkau ini menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bekasi," kata Direktur Utama BPRS Patriot Fasihul Islam di Bekasi, Selasa.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dengan Direktur Utama BPRS Patriot, disaksikan Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad.

Turut hadir Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti, Direktur Swadaya Masyarakat Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Salahudin Rasyidi, dan Country Manager Build Change, Mediatrich Triani.

Fasihul menyatakan bahwa program ini bertujuan agar rumah yang dibangun lebih peduli terhadap lingkungan. Program ini akan diberikan bagi bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

"Penerima harus MBR. Selain itu, penggunaan dananya untuk renovasi rumah yang memenuhi kriteria ramah lingkungan. Semoga program ini memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk Kota Bekasi," katanya.

Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad mengatakan isu lingkungan hidup menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi. Perubahan iklim yang terjadi sangat mempengaruhi kondisi cuaca.

Menurut dia, melalui kerja sama ini BPRS Patriot akan menyalurkan dana hibah bagi MBR untuk renovasi rumah sebesar 20 persen dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Program ini memberikan hibah sebesar 20 persen dari rencana anggaran biaya renovasi rumah dengan maksimal pembiayaan sebesar Rp50 juta bagi MBR. Kota Bekasi menjadi pilot project dengan kuota 40 rumah," ucap Gani.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan program IGAHP bukan sekadar inisiatif tetapi juga komitmen nyata mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam implementasi 'Sustainable Development Goals (SDGs)' nomor 11, yaitu "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan."

Program ini dirancang untuk memberikan solusi perumahan yang tidak hanya terjangkau secara finansial melainkan juga tahan terhadap perubahan iklim dan bencana seperti gempa bumi. Berdasarkan 'Climate Transparency Report 2021', sektor permukiman berkontribusi sebesar 3,88 persen terhadap emisi langsung dan 20,72 persen terhadap emisi tidak langsung.

"Dengan inisiatif IGAHP, program ini mengintegrasikan teknologi dan material bangunan yang ramah lingkungan sehingga rumah-rumah yang dibangun tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi," katanya.

SMF sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan dalam sektor perumahan berupaya menyediakan akses perumahan layak, aman, resilien, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, untuk mengurangi backlog rumah tidak layak huni di Indonesia.

Dengan IGAHP, diharapkan setiap keluarga Indonesia dapat memiliki rumah yang aman, nyaman, dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan.

"Dana hibah dari Build Change akan disalurkan melalui BPRS Patriot dengan skema Kredit Pembangunan/Peningkatan Rumah (KPPR) dan Pembiayaan Mikro Perumahan Resilien Hijau. Skema ini diharapkan dapat meringankan angsuran yang dibayarkan masyarakat sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi MBR untuk memiliki rumah yang layak, tahan bencana, dan ramah lingkungan," katanya.

Country Manager Build Change Mediatrich Triani menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mencanangkan penurunan emisi sekitar 28 juta ton karbon dioksida dan 93 persen diharapkan dari sektor perumahan. Aspek hijau dan ketahanan bencana menjadi dasar hadirnya IGAHP.

"Gempa seharusnya tidak menjadi bencana, tetapi fenomena alam seperti hujan. Gempa tidak akan menjadi bencana jika rumah dibangun dengan kuat," ujarnya.

"Kerja sama ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengintegrasikan aspek resiliensi bencana, karena sangat ironis jika rumah yang seharusnya melindungi malah menjadi penyebab kematian saat bencana terjadi," imbuhnya.

Pelaksanaan pilot project ini diharapkan mampu memaksimalkan peran lembaga keuangan dalam mengontrol kualitas stok rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti menyatakan perubahan iklim yang terjadi setiap tahun, baik cuaca, bencana, atau fenomena alam, menuntut untuk beradaptasi.

Program IGAHP yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim dengan mendorong pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Melalui IGHP, Build Change akan memberikan hibah sebesar USD 50 ribu atau sekitar 100 ribu unit untuk pembangunan rumah hijau, berketahanan iklim, dan bencana.

"Pelaksanaan pilot project ini akan dilakukan di dua tempat, yaitu di Kota Bekasi dengan BPRS Patriot dan Kabupaten Kendal," kata dia.(KR-PRA).