Dhaka (ANTARA) - Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin membubarkan parlemen sebagai tanda berakhirnya era pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang melarikan diri ke India setelah menghadapi demonstrasi besar-besaran menolak kuota PNS di negara itu.
Kepresidenan Bangladesh dalam sebuah pernyataan, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan para kepala angkatan bersenjata, para pemimpin partai politik, perwakilan masyarakat sipil, dan para pemimpin gerakan protes yang dipimpin mahasiswa.
Mahasiswa telah memberikan batas waktu 24 jam untuk membubarkan parlemen dan mengumumkan pemerintahan sementara.
Kepresidenan Bangladesh mengatakan bahwa Khaleda Zia, pemimpin oposisi utama dan Ketua Partai Nasionalis Bangladesh, juga dibebaskan.
Perempuan 78 tahun yang dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Bangladesh itu dijatuhi hukuman 17 tahun penjara karena korupsi pada 2018.
Parlemen terbentuk setelah pemilihan umum nasional 7 Januari 2024, yang dianggap kontroversial karena diboikot oleh partai-partai oposisi utama, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh dan sekutunya Jamaat-e-Islami.
Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina menang karena partai-partai oposisi memboikot pemilu.
Dari total 300 kursi parlemen, Liga Awami memenangi 222 kursi, sekutunya Partai Jatiya 11 kursi, kandidat independen memenangi 62 kursi, dan sisanya dikantongi oleh partai-partai lain.
Sumber: Anadolu
Presiden Bangladesh akhiri pemerintahan PM Hasina
Selasa, 6 Agustus 2024 22:39 WIB
Ilustrasi - Warga berkumpul saat berlangsung protes kebijakan pemerintah di Bangladesh. ANTARA/Anadolu/aa.
