UI lakukan sosialisasi penguatan zona integritas melalui transformasi digital

Depok (ANTARA) - Biro Transformasi Manajemen Risiko dan Monitoring Evaluasi (TREM) Universitas Indonesia (UI) melakukan sosialisasi tentang penguatan zona integritas dengan melakukan transformasi digital.

Sosialisasi dilakukan dengan menggelar Seminar Penguatan Zona Integritas, sebagai salah satu rangkaian dari proses kompetisi zona integritas di lingkungan UI dalam upaya memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik dari unit kerja kepada pengguna layanan.

Adapun tema yang diusung bertajuk "Penguatan Integritas melalui Transformasi Digital di lingkungan Perguruan Tinggi".

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D., dalam keterangannya, Jumat mengatakan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan RB nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi.

Baca juga: Zona Integritas untuk cegah gratifikasi dan korupsi di lingkungan kampus

Pada tahun sebelumnya reformasi birokrasi ini dilakukan secara umum tetapi mulai tahun 2023 sudah beralih pada reformasi birokrasi yang sifatnya tematik dengan fokus utama pada penyelesaian isu hilir.

Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan utama yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Hal ini sebagai bagian dari turunan yang muncul apabila isu strategis tersebut tidak diselesaikan.

Menurut dia tema reformasi birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi itu difokuskan pada lima tema yaitu terkait dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, transformasi digital, penggunaan produk dalam negeri dan pencegahan stunting. Lima tematik ini merupakan tema-tema yang kemudian menjadi mandat bagi perguruan tinggi atau bagi Kementerian yang bertujuan untuk berkontribusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa.

Seminar yang dilaksanakan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Ketua Zona Integritas/RB, LLDIKTI Wilayah V, Tego Sudarto, S.E., M.M.; , IPM; Chief Digital Transformation Officer, Central Transformation Office, Kemenkeu, Deny Agung Pribadi, S.Kom., S.E., M.Sc. dan Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko, S.Si.

Baca juga: UI menyosialisasikan pelaksanaan Zona Integritas Award 2023

Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dr. Eng. Hary Budiarto M.Kom menjelaskan mengenai Strategi Akselerasi SDM Talenta Digital dan Literasi Digital.

Pergeseran paradigma dari konvensional ke digital berasal dari pandemi Covid-19 yang membawa dampak perubahan dalam fleksibilitas teknologi digital, kolaborasi jarak jauh dan otomatis proses secara digital.

Masuk era digital, zona integritas melakukan transformasi digital untuk menuju Visi Indonesia Digital 2045 yang mencakup tiga pilar yakni Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital dan Masyarakat Digital.

Sedangkan Central Transformation Office, Kemenkeu, Deny Agung Pribadi, S.Kom., S.E., M.Sc menyampaikan hal senada tentang transformasi digital mengenai Peranan IT dalam Reformasi Birokrasi di Kemenkeu.

Baca juga: UI perkuat implementasi reformasi birokrasi di tingkat universitas

Dalam pelaksanaan Zona Wilayah Bebas Korupsi (ZWBK), perjalanan reformasi Kemenkeu sejak tahun 2007 mulai dari melakukan RB secara masif melalui 3 pilar dengan 8 area perubahan KemenPAN RB, penetapan dan implementasi cetak biru Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK), Connecting the Dots atau penetapan 20 inisiatif baru dalam penguatan implementasi program hingga transformasi digital pada tahun 2019.

“Masuk ke dalam lingkup Iso Quality Assurance, Iso IT Service Management, Iso Security Management System. Dalam proses simplifikasi tentu butuh teknologi mengerjakan probis yang sudah simplified menggunakan model enterprise arsitectture menjadi mudah dipantau dan bentuknya menjadi secure, artinya unsur-unsur yang memang memungkinkan untuk inefisiensi dihilangkan jika memungkinkan untuk terjadinya korupsi sehingga pemantauannya lebih terstruktur dan lebih mudah untuk diaudit dan dilihat hasil akhirnya,” ujar Deny saat memaparkan di Balai Sidang UI.