Pemkot Bekasi Targetkan Distribusi 300.000 Kartu Sehat

Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menargetkan pendistribusian 300 ribu Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan kepada masyarakat tidak mampu hingga Desember 2017.

"Sampai dengan Mei 2017, sudah 15 ribu KBS yang sudah terdistribusi kepada masyarakat. Jumlah itu akan terus bertambah hingga Dsember nanti," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, KBS berbasis NIK yang diluncurkan awal 2017 merupakan penyempurnaan dari Kartu Bekasi Sehat yang menjadi salah satu program kerja andalan Pemkot Bekasi di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Syaikhu.

"Perbedaannya, dulu Kartu Bekasi Sehat diberikan kepada tiap-tiap individu yang dinyatakan lolos seleksi persyaratan, kini KBS berbasis NIK mencakup keseluruhan anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga," katanya.

Selama penerimanya memiliki KTP Kota Bekasi, kata dia, maka yang bersangkutan berhak menerima KBS berbasis NIK.

"Tapi tentunya sesuai kepatutan. Karena tidak wajar warga yang tinggal di permukiman mewah tapi masih mengharapkan juga fasilitas ini," ujarnya.

Rahmat menambahkan, KBS berbasis NIK ini juga diluncurkan sebagai solusi dari pemanfaatan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang kerap menuai keluhan di lapangan.

"Keluhan itu kaitan dengan masih adanya penolakan dari rumah sakit penerima layanan, beratnya iuran bulanan, hingga tak langsung aktifnya fasilitas hingga seminggu pascapendaftaran," katanya.

Dikatakan Rahmat, KBS berbasis NIK dipastikan Rahmat sudah dapat digunakan begitu diterima pemiliknya dan tidak ada biaya bulanan yang dibebankan kepada warga.

"Dengan warga membayarkan pajaknya saja itu sudah menjadi iuran karena penyelenggaraan kesehatan ini terselenggara juga dari partisipasi warga melalui pajak," katanya.

Rahmat juga menjamin, warga pemegang KBS berbasis NIK tidak akan pulang tanpa mendapatkan perawatan karena ditolak rumah sakit swasta.

"Saya tutup rumah sakitnya jika bersikap demikian (menolak layanan)," katanya.

(ADV/Humas Pemkot Bekasi).