Distributor obat KS-NIK Bekasi mulai hentikan pengiriman, ada apa?

Bekasi (ANTARA News Megapolitan) - Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan mayoritas distributor obat bagi pasien berobat gratis Kartu Sehat berbasis nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) menyetop pengiriman akibat tunggakan dari pemerintah setempat pada 2018.

"Stok obat-obatan kita sudah banyak yang di-`lock` (tidak dikirim) sama distributor. Mereka maunya sistem pembelian obat secara putus, atau istilahnya ada duit baru dikirim," kata Ketua ARSSI Kota Bekasi, Irwan Heryanto di Bekasi, Kamis.

Menurut dia, utang Pemkot Bekasi kepada 36 rumah sakit swasta di bawah naungan ARSSI pada periode Juni, Juli, Agustus dan September 2018 telah mencapai kisaran Rp200 juta.

Akibatnya, manajemen rumah sakit harus menutupi biaya pembelian obat-obatan kepada distributor karena adanya jaminan Pemkot Bekasi untuk mengklaim biaya melalui kerja sama yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah setempat.

"Kalau klaimnya tidak turun, kita gak bisa bayar secara tempo lagi, karena mereka (distributor) sudah tidak percaya sama kita," ujarnya.

Pihaknya hingga saat ini masih melakukan advokasi kepada 36 rumah sakit swasta yang sepanjang 2018 telah melakukan pelayanan terhadap pasien KS-NIK di Kota Bekasi.

Advokasi itu ditempuh pihaknya dengan mengintensifkan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi selaku pihak yang berwenang terhadap alokasi anggaran KS-NIK di wilayah itu.

Proses distribusi obat, lanjutnya sangat menentukan keberlanjutan layanan kepada pengguna program berobat gratis KS-NIK yang digagas Pemkot Bekasi sejak 2017 untuk 2,8 juta jiwa warganya.

"Kami masih menunggu pembayaran tunggakan dan berharap bisa segera dilunasi oleh Pemkot Bekasi," katanya.

Sejauh ini, upaya yang bisa ditempuh pihaknya dalam melayani pasien KS-NIK adalah memberikan rujukan kepada rumah sakit pemerintah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah.

"Paling kita merujuk pasien KS-NIK ke rumah sakit yang logistiknya masih ada, dalam hal ini mungkin rumah sakit milik pemerintah," katanya.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati yang dihubungi melalui telepon genggamnya untuk diklarifikasi seputar persoalan itu belum memberikan komentar.

Editor berita: H. Agusta