Wakil Wali Kota Bekasi akhirnya selesaikan pendidikan di Lemhannas

Bekasi (ANTARA) - Wakil Wali Kota Bekasi, Jawa Barat Tri Adhianto Tjahjono setelah menjalani pendidikan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X selama dua bulan penuh akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

"Banyak hal saya pelajari selama di Lemhannas, khususnya terkait dengan konsensus dasar bangsa yang 'output,-nya dapat membuat para kepala daerah lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan," katanya di Bekasi, Sabtu.

Ia menjelaskan pada acara penutupan di Gedung Lemhanas RI, Jakarta pada Rabu (20/11), Tri yang didampingi istrinya mendapat predikat sangat memuaskan.

Baca juga: Pemkot Bekasi siap bangun fasilitas park and ride

Menurut dia selama pendidikan yang dimulai pada Selasa (24/9) bersama peserta lain ia digembleng wawasan kebangsaan yang segera akan diaplikasikannya lewat sejumlah program Kota Bekasi di antaranya kartu sehat.

Ia mengaku banyak mempelajari wawasan kebangsaan yang membuatnya semakin terasah sehingga mampu mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat untuk daerahnya.

"Banyak hal saya pelajari di sini, khususnya terkait dengan konsensus dasar bangsa yang 'output'-nya dapat membuat para kepala daerah lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan," katanya.

Baca juga: Cegah radikalisme, Pemkot Bekasi harapkan generasi muda mampu deteksi dini

Menurut dia kebijakan yang diambil dalam waktu dekat adalah penganggaran Kartu Sehat (KS) tahun 2020 yang menurutnya merupakan peran pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warganya.

"Kita sudah anggarkan pada 2020 dengan terintegrasinya Kartu Sehat berbasis NIK maka semakin membuktikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Belum lagi, BPJS akan mengalami kenaikan dalam pembayaran iuran di awal tahun," katanya.

Iuran BPJS Kesehatan naik mulai 1 Januari 2020 yang terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dengan berlanjutnya program KS, ia menilai kebijakan itu mengantisipasi peserta BPJS yang kesulitan membayar iuran.

"Jangan sampai ada warga yang tidak mampu bayar jadi terlantar untuk itu KS jadi bagian dari solusi menunjang program pusat," kata Tri Adhianto Tjahjono.

Baca juga: Bekasi bangun sekolah khusus untuk penyandang disabilitas

P3DA yang dilaksanakan Lemhanas  bertujuan untuk memantapkan pimpinan daerah yang berintegritas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, serta terampil dalam memecahkan masalah pembangunan nasional di tingkat daerah.

Kemudian agar pimpinan daerah memahami empat konsensus dasar bangsa, memiliki cakrawala pandang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.

Kegiatan ini berlangsung selama dua bulan sejak (24/09/19) diikuti 41 orang yang terdiri atas 17 bupati, 11 wakil bupati, satu wali kota, tiga wakil wali kota, enam ketua DPRD dan satu ketua Seknas Adkasi.