Ketua DPRD Bogor: Pembangunan SDM berkualitas tantangan di 2024

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia sekaligus penyediaan lapangan kerja menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat di tahun 2024.

"Dua hal ini, jangan sampai terganggu karena semua konsentrasi pemerintah di 2024 tersedot pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang prosesnya berlangsung sepanjang tahun ini," kata Rudy di Cibinong, Bogor, Rabu.

Menurut dia, jika dua hal ini terabaikan, akan menjadi ganjalan bonus demografi termanfaatkan dengan baik. Bahkan, bisa berbalik menjadi beban bagi pembangunan Kabupaten Bogor.

Karena, Kabupaten Bogor sedang mengalami bonus demografi dimana rasio ketergantungan penduduk usia non produktif di bawah angka 50 per seratus penduduk.

"Di tahun politik 2024 ini, kita harus punya komitmen menjaga kondusifitas sambil menjalankan rencana dan program strategis dalam membangun kualitas SDM dan menjaga stabilitas ekonomi," cetus dia.

Rudy menyebutkan, hingga akhir 2023 capaian sektor pendidikan kurang menggembirakan. Argumentasi tersebut merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka rata-rata lama sekolah hanya 8,37 tahun di 2023.

"Ini artinya, penduduk Kabupaten Bogor usia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan sampai SMP Kelas dua," tuturnya.

Data tersebut, kata dia, menunjukkan kenaikan rata-rata lama sekolah selama periode 2021 hingga 2023 hanya tumbuh 0,06 poin, yakni dari 8,31 di tahun 2021 tumbuh menjadi 8,37 di tahun 2023.

Adapun angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Bogor untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 hingga kini belum mencapai 100 persen. Pada 2022 APS tercatat 98,74 persen pada usia 7-12 tahun, sedangkan pada usia 13-15 tahun sebesar 95,49 persen. Artinya tidak semua anak usia sekolah di Kabupaten Bogor mengenyam pendidikan sekolah dasar.

Beberapa faktor, kata Rudy, disinyalir menjadi penyebab seperti faktor ekonomi, kemalasan, pengaruh lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, tuntutan ekonomi lebih besar pada kelompok umur 16-18 tahun dimana mereka dianggap sudah mampu untuk bekerja.

Ia mengatakan iklim usaha di tahun politik juga harus tetap terjaga. Pada Agustus 2023, data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi, yakni 8,47 persen, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 64,22 persen.

Sehingga, dari 100 penduduk Kabupaten Bogor berusia 15 tahun hanya 64 hingga 65 penduduk yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi.

"Angka ini meningkat tidak signifikan dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 63,75 persen. Peningkatan TPAK tersebut menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Bogor pada Agustus 2023 lebih banyak dibandingkan yang tersedia pada Agustus 2022," terang Rudy.

Adapun, dari jumlah itu, sektor industri mendominasi penyerapan tenaga kerja sebesar 63,11 persen menggeser sektor industri pengolahan 29,29 persen dan sektor pertanian 7,6 persen.

Namun, lanjut dia, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pun tidak berjalan linier dengan tingkat pendidikan angkatan kerja.

"Keterbatasan lapangan kerja membuat tidak semua tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dapat terserap," kata dia.

Akibatnya, banyak ditemui pengangguran dengan pendidikan tinggi. Data BPS menunjukkan, penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2023 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 36,32 persen. Apabila digabungkan dengan yang berpendidikan SMP, maka jumlah pekerja mencapai 53,79 persen.

Kondisi seperti ini juga terjadi pada tahun sebelumnya di mana penduduk bekerja di Kabupaten Bogor mayoritas mengenyam pendidikan dasar (SMP ke bawah). Dibandingkan kondisi Agustus 2022, serapan tenaga kerja pada jenjang pendidikan SMA ke atas mengalami peningkatan, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP ke bawah mengalami penurunan yang tidak signifikan yakni semula sebesar 54,44 persen.

"Karena itu sekali lagi, saya mengingatkan di tengah euforia tahun politik 2024, kita harus menjaga kondusifitas, jangan sampai mengabaikan agenda kita untuk membangun SDM berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang sehat agar tenaga kerja terserap dengan baik," tandas dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua DPRD Bogor: Pembangunan SDM berkualitas jadi tantangan di 2024