"Kawasan kumuh tersebut masuk dalam kategori ringan dan saat ini kami tengah berupaya mengentaskan keberadaan kawasan kumuh itu melalui intervensi berbagai program dan inovasi lainnya," kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kota Sukabumi Frendy Yuwono di Sukabumi pada Kamis.
Data tahun 2021 luas kawasan kumuh mencapai 250 hektare. Namun dalam kurun waktu dua tahun pihaknya berhasil mengurangi kawasan kumuh seluas 60 hektare, sehingga pada 2023 tersisa 190 hektare.
Baca juga: Wali Kota: Sejak 2022 tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Sukabumi
Baca juga: Wali Kota: Sejak 2022 tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Sukabumi
Dalam pengentasan kawasan kumuh, pihaknya sempat mengalami kendala akibat pandemi COVID-19, dimana anggaran terbatas karena fokus percepatan penanganan COVID-19 di Kota Sukabumi.
Kawasan kumuh itu, kata dia, tersebar hampir di seluruh kelurahan. Dari 33 kelurahan, baru satu kelurahan yang dinyatakan bebas kawasan kumuh yakni Kelurahan Gunungparang di Kecamatan Cikole.
Untuk percepatan mengentaskan kawasan kumuh ini, kata dia, Pemkot Sukabumi berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat serta pemerintah pusat.
Baca juga: Pemkot Sukabumi berupaya tuntaskan kawasan kumuh
Disamping itu, lanjutnya, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) juga sangat membantu pengentasan kawasan kumuh.
"Kami berupaya agar kawasan kumuh ini bisa dientaskan dalam beberapa tahun ke depan. Peran serta masyarakat pun penting untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan yang sudah dicanangkan," ucapnya.
Frendy mengatakan pengentasan kawasan kumuh ini tidak hanya kewenangan Pemkot Sukabumi saja, tetapi ada juga Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.
Baca juga: Pemkot Sukabumi Luncurkan Progam Pengentasan Kawasan Kumuh
Ada beberapa titik kawasan kumuh yang menjadi fokus utama pihaknya yakni di wilayah Cipelang di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, yang sebagian masyarakatnya belum memiliki saluran pembuangan air limbah dan masih dibuang ke sungai.
Penanganan kawasan kumuh di Cipelang itu juga, kata dia, mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Ia berharap pada 2024 luas kawasan kumuh semakin berkurang.
