"Tensi Pemilu 2024 tidak akan sepanas yang lalu karena tidak ada Pilkada 2022-2023," kata Hasyim dalam Dialog Publik "Pilpres 2024 Memperkuat Pemilu dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju", yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Rabu (11/10) siang.
Menurut Hasyim, minimnya potensi keributan antar partai politik dan pendukungnya karena mereka masih saling membutuhkan dalam pembentukan pemerintahan hasil Pilpres, dan juga pengajuan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2024.
Ia mengingatkan, meskipun menganut sistem presidensil pemilu di Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat dimana pemenang pemilu mengambil semuanya (the winner take all).
"Di sini hasil Pilpres menghasilkan koalisi baru, koalisi pemerintah," terangnya.
Sementara terkait Pilkada, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengemukakan,
Dalam Pilkada ada syarat perolehan kursi DPRD 20% untuk mengajukan calon Kepala Daerah.
"Ini membuat parpol kembali harus koalisi agar bisa menjaga peluang di Pilkada 2024," kata Hasyim.
Gelar Operasi Mantap Brata
Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengemukakan, Pemilu Serentak 2024 akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan demokrasi.
"Bukan hanya sekedar rekrutmen kepemimpinan nasional maupun daerah, namun harus kita buktikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang matang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karo Multi Media (Mulmed) Brigjen Pol. Gatot Refli Handoko.
Kadiv Humas Polri mengingatkan Pemilu 2024 dan Pemilu 2029 akan menjadi tahap konsolidasi yang penting untuk mencapai Indonesia Maju.
Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu, Kabag Anev Robinus Sops Polri Kombes Pol. Moh. Firman, S.I.K., M.Si. menambahkan, Polri menggelar Operasi Mantap Brata untuk terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak 2023-2024.
Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, mulai Novrmber 2023 - Oktober 2024, melibatkan Mabes Polri, Polda, dan Polres.
Menurut Firman, Polri sudah memetakan Derah sangat rawan dalam Pemilu Serentak 2024, yaitu: Papua, Sulut, kota Tangsel, Kab. Kaimana, Tolikara, Mimika, dan Aceh Utara.
Sementara penanganan yang masuk prioritas 1 adalah Jatim, Aceh, Sultra, Maluku, Kalbar, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Jabar, Sulut, dan Papua.
Selain itu, lanjut Firman, Polri juga menggelar Operasi Terpusat Nasional Cooling System untuk mengeliminir segala bentuk potensi konflik di masyarakat.
"Daerah Operasi adalah Provinsi Sangat Rawan yaitu di DKI, Sulsel, Jateng, Jabar, Jatim, Aceh, Sumut, Kaltim, Sulut, Maluku Utara," ungkap Firman seraya menambahkan operasi ini dilaksanakan selama 4 bulan tahun 2023, dan 12 bln pada 2024.
Polri juga menyiapkan Rencana Kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara, dan Dalmas Nusantara.
Sementara Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta masyarakat agar tidak terlalu mempercayai informasi yang disebarkan melalui media-media sosial (medsos).
"Medsos ini merupakan unsur yang membuat kerawanan Pemilu karena seringkali menyebarkan informasi hoaks dan menyesatkan," ungkap Bagja seraya menyebut informasi mengenai satu kapal kontainer yang berisi surat suara sudah dicoblos pada Pemilu 2019 lalu.
Untuk itu Bagja meminta masyarakat agar memanfaatkan media mainstream dalam menyaring setiap informasi terkait dengan penyelanggaraan pemilu.
Sedangkan pakar komunikasi Prof. Dr. Lelly Arrianie, M.Si., meminta para politisi untuk menjaga komunikasinya dengan publik.
"Jangan buat komunikasi hoaks dan tidak bisa dipertanggung jawabkan agar suasana kebatinan masyarakat tetap kondusif," tutur Lelly. (**)
