Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengundang sejumlah praktisi, akademisi, anggota partai politik hingga unsur masyarakat terkait untuk membahas wacana pemilu elektronik melalui forum diskusi publik.
Anggota KPU RI Idham Holik pada Focus Group Discussion (FGD) di Bekasi, Senin, mengatakan elektronik voting dalam pemungutan suara, baik saat Pemilu maupun Pilkada 2029 kembali mencuat dan menjadi perbincangan di masyarakat.
"Untuk itu, KPU RI mengeluarkan edaran agar KPU kota maupun kabupaten melaksanakan FGD ataupun diskusi publik mengenai hal tersebut. Tadi saya menyaksikan langsung peserta sangat antusias menyaksikan kegiatan itu," ujarnya di KPU Kabupaten Bekasi.
Baca juga: Soal e-voting menjadi bagian evaluasi Pemilu 2024
Baca juga: KPU sebut badan ad hoc berdedikasi tinggi sukseskan pemilu
Idham menyatakan hasil dari diskusi publik oleh masing-masing KPU kabupaten dan kota akan disampaikan kepada KPU provinsi yang selanjutnya meneruskan ke KPU RI.
"Kami nanti juga tingkat nasional akan melakukan kajian mendalam tentang potensi penggunaan teknologi elektronik voting," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kedatangan langsung anggota KPU RI pada kegiatan ini.
"Intinya apa yang menjadi amanat edaran dari KPU RI dalam bentuk kajian, FGD ini nanti menghasilkan satu buku, satu draf yang akan kami bawa ke KPU Provinsi untuk disampaikan ke KPU RI sebagai bahan pertimbangan apakah elektronik voting ini bisa dilaksanakan sesuai kajian," katanya.
Baca juga: KPU Bekasi pastikan Ade-Asep dilantik Presiden 6 Februari 2025
KPU Kabupaten Bekasi sudah tiga kali melakukan pertemuan bersama elemen masyarakat, termasuk akademisi dan praktisi membahas soal penerapan e-voting tersebut sebelum kegiatan FGD hari ini.
"Tiga kali kami melaksanakan pra FGD. Alhamdulillah para akademisi, praktisi dan pengamat juga menyampaikan tulisannya dalam bentuk draf kajian berjalan dengan baik," katanya.
Menurut dia, jika hasil dan keputusan Pemilu dan Pilkada menggunakan e-voting, maka perlu ada keseriusan pemerintah pusat hingga daerah dalam pelaksanaan.
"Masukan saran sekaligus catatan-catatan penting bagaimana e-voting ini bisa diterima di masyarakat karena tentu tidak mudah bagi kami sebagai penyelenggara, butuh keseriusan dari pemerintah, apa yang menjadi planing besar di Indonesia," kata dia.
