Kota Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pemimpin atau wakil rakyat yang "raib" ketika didemonstrasi warganya, dengan beragam alasan, lumrah terjadi di negeri ini.
Pun demikian dengan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Berkali-kali memakai alasan "ada acara lain" untuk menolak kedatangan warga ke kantornya yang ingin menyampaikan aspirasi.
Terakhir, saat disatroni ratusan pengemudi angkutan kota (angkot) di Balai Kota, yang pada 22 Januari 2026, bak jadi terminal bayangan. Mereka memprotes kebijakan Pemkot yang melarang angkot 20 tahun ke atas untuk beroperasi. Dedie tak ada di kandangnya.
Namun komunitas Bogor Leumpunk Club's (BLC), kelompok jalan kaki (leumpunk, plesetan dari leumpang kata asli dari Bahasa Sunda yang berarti berjalan kaki) punya cara tersendiri untuk menyampaikan uneg-uneg kepada pemimpin kota.
Komunitas yang memiliki jargon "Sehat, Berguna, atau Mati" itu baru setahun berdiri dan per tulisan ini dibuat baru menggelar sepuluh kali kegiatan (sesi #10) menyusuri kondisi jalan dan situasi kota sembari mereka berjalan kaki beramai-ramai, telah menarik perhatian.
Meskipun baru, mereka seolah mengajarkan kepada publik bagaimana cara bisa diterima oleh pejabat teras kota dan bisa menyampaikan aspirasi dari apa yang mereka rasakan atas kondisi kota.
Untuk bisa bertemu Wali Kota Bogor, perjalanan mereka ternyata juga tak langsung mulus.
Terdokumentasi dari video dalam akun Instagram Arnaldo Wenas, salah seorang pegiat BLC, bahwa mereka pernah merangsek ke Balai Kota pada 1 Februari 2026. Mereka bergerombol dan silih berganti menyampaikan orasi di halaman Balai Kota.
Ketika itu ratusan pegiat BLC mendatangi Balai Kota untuk mengajukan tuntutan, yakni, meminta Pemkot Bogor menyediakan fasilitas pejalan kaki yang layak, memperbaiki fasilitas publik yang rusak atau jelek tidak layak, membersihkan trotoar dari pengguna yang tidak semestinya - tetapi tidak asal menggusur pedagang kaki lima, melainkan harus berdasarkan riset, tak asal-asalan membuatnya. Mereka juga mendesak Pemkot untuk tidak antikritik.
Mereka diterima oleh Sekretaris Kota Denny Mulyadi di halaman Balai Kota. Dalam pertemuan yang terlihat akrab, mereka duduk-duduk lesehan di halaman Balai Kota. BLC menyampaikan aspirasi tertulis kepada Denny. Mereka juga menyentil jargon Pemkot Bogor yakni "Bogor Beres" tetapi menurut mereka kondisi Kota Bogor tidak beres-beres.
Dari pertemuan itu, Pemkot justru meminta bantuan BLC untuk turut berpartisipasi dalam memperbaiki Kota Bogor.
Entah apa yang dilaporkan Denny kepada Dedie. Hal itu membuat Dedie bersedia menerima BLC, bahkan lengkap bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, termasuk Denny hadir lagi, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Titik kumpul
Meskipun lebih sedikit dari kedatangan mereka pada 1 Februari, untuk pertemuan dengan Dedie dan jajarannya, para pegiat BLC menjadikan Lapangan Sempur, sekitar satu kilometer dari Balai Kota, sebagai titik kumpul, untuk mereka bersama-sama mendatangi Balai Kota kembali pada 16 Februari.
Kalau muncul pertanyaan, ini demonstrasi mereka yang kedua atau apa? Tampaknya untuk yang kali ini telah teragendakan, meskipun kedua belah pihak menamai acara tersebut berbeda. Pemkot Bogor menamai acaranya dengan Diskusi Terbuka Bersama Bogor Leumpunk Club's dan teragendakan dalam kegiatan harian Wali Kota.
Sementara BLC menamai acaranya dengan Bersua-Ra ditambah embel-embel kata Paksa Bicara x BLC. Kata-kata itu termuat dalam ajakan mereka kepada seluruh warga dan simpatisan BLC yang disebarluaskan melalui media sosial.
Dalam ajakannya, mereka juga mensyaratkan, hadir tepat waktu; bawa makan sendiri sebisa mungkin pakai wadah makan yang digunakan ulang (jangan bungkus plastik dll biar gak nyampah); bawa minum sendiri pakai wadah isi ulang; siapkan pertanyaan dan keluh kesah kalian; jangan bawa barang-barang ilegal; aktif bersuara jangan diam!.
Pertemuan kedua belah pihak pun tak lagi di halaman melainkan di Ruang Tamu Paseban Sri Baduga. Tetap lesehan, kursi-kursi tamu disingkirkan, namun beragam penganan disajikan.
Ini pertemuan dengan para "pengunjuk rasa" yang serasa luar biasa karena jajaran Pemkot lengkap bahkan sampai diikuti oleh aparatur wilayah dari enam kecamatan di Kota Bogor.
Berbagai pertanyaan, masukan, dan saran serta sejumlah solusi di bidang strategis disampaikan oleh BLC.
Dalam diskusi itu, sebagaimana informasi yang dikonfirmasi oleh Diskominfo Kota Bogor, Dedie Rachim menyampaikan rasa terima kasihnya, lantaran telah menyuarakan pemikiran, perasaan, serta keinginan masyarakat.
Salah satu diskusi yang disampaikan adalah mengenai keluhan kondisi jalan berlubang di beberapa titik.
"Dan apa yang telah disampaikan itu sama dengan pemikiran saya dan Pak Wakil. Jadi tingkat harapan masyarakat itu memang sangat tinggi, tetapi memang saya melihat ada hal yang perlu dikomunikasikan ke publik dan itu belum sampai, seperti mengenai jalan, itu ada jalan provinsi dan jalan nasional," ujar Wali Kota yang berusaha sependapat dengan aspirasi BLC.
Dedie Rachim mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor pun tidak diam begitu saja melihat kondisi jalan yang rusak. Ia mengungkapkan bahwa sudah tiga kali melayangkan surat kepada pemerintah pusat untuk permohonan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sejak Jumat lalu sudah ada proses perbaikan.
Untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor, terdapat 32 jalan yang dilaporkan berlubang dan 30 jalan di antaranya sudah diperbaiki, sehingga perbaikan telah mencapai 90 persen.
Kemudian, diskusi dan masukan lain yang disampaikan meliputi parkir liar. Mengenai parkir liar, Dedie Rachim mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan sistem pengelolaan perparkiran melalui sistem zona untuk memaksimalkan potensi pemasukan daerah bagi program pembangunan.
Lalu terkait persampahan, saat ini program Waste to Energy (WtE) melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sudah dalam proses lelang di kementerian dan akan segera mendapatkan pemenang lelang. Selain itu, Kota Bogor juga terus memperbanyak bank sampah yang saat ini totalnya mencapai 170 unit serta 30 TPS3R.
Terkait penambahan halte Biskita, Dedie Rachim mengatakan bahwa masukan tersebut sudah disampaikan kepada perangkat daerah sejak 2023. Ia pun meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera menindaklanjutinya.
Dedie Rachim menyampaikan bahwa dalam waktu satu tahun pertama ini merupakan waktu yang singkat, karena ada berbagai kebijakan pusat yang juga harus dilaksanakan di tingkat daerah.
Di akhir diskusi, Dedie Rachim memerintahkan kepada perangkat daerah dan wilayah untuk menerima dan menampung aspirasi warga serta menindaklanjutinya hingga menjawab apa yang disampaikan oleh warga.
Dedie pun menilai para pegiat BLC merupakan teman-teman yang sangat baik, sudah mau memberikan kontribusi dan masukan. "Ini ditampung, diobrolkan sesama warga, jangan menutup diri, jadi harus ditampung,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa ikhtiar tahun pertama ini terdapat berbagai dinamika dan kendala yang dihadapi, namun tetap diupayakan untuk diselesaikan.
Pada tahun 2025, setelah dilantik, kepala daerah menjalankan kebijakan anggaran yang sudah disusun dan disahkan oleh kepemimpinan sebelumnya, yang harus dilanjutkan serta dapat disesuaikan pada anggaran perubahan.
Program yang Pemkot rencanakan untuk dijalankan pada 2026, misalnya, beasiswa untuk warga prasejahtera, bedah rumah yang dulu hanya Rp7 juta hingga Rp9 juta, sekarang tidak lagi, karena anggarannya lebih besar agar rumahnya kokoh. Ada juga program Sekolah Rakyat serta kebijakan program lainnya.
Jenal yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor mengungkapkan bahwa sejak awal dia mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah hingga terpilih dan menjalankan tugas, dirinya berniat untuk mengabdi.
Untuk itu, dia juga meminta seluruh jajaran Pemkot Bogor agar melakukan respons cepat dengan menerima, menampung aspirasi masyarakat, serta menjawab pertanyaan warga.
Tunjukkan betul-betul respons cepat dan berikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Waktu berjalan, BLC yang kini berperan sebagai "anjing penjaga" akan terus mengawasi kinerja Pemerintah Kota Bogor, sembari terus berkomunikasi dan membangun sinergi serta kolaborasi, termasuk dengan pemangku kepentingan lain, untuk membuat Kota Bogor benar-benar beres.
Jangan sampai ada kesan Buitenzorg lebih indah dan nyaman selama masa kolonial atau hanya melihat kaca spion, terpesona pada yang ada di belakang, bukan bahu membahu mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Salah satu kuncinya, Pemkot harus benar-benar membuka pintu bagi warganya menyampaikan aspirasi secara langsung agar terbangun komunikasi publik yang membangun, terbuka dan humanis. Karena demikianlah negeri demokratis terbangun.
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
