Dinas PUPR Depok percepat penyerapan anggaran proyek fisik 2023

Depok, Jawa Barat (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, menggenjot serapan anggaran proyek fisik 2023 mengingat akhir tahun 2023 sudah semakin dekat.

"Kami memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran, salah satunya adalah percepatan proses penagihan, yang sedang dilakukan," kata Kepala Dinas (PUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, Minggu.

Menurut dia, percepatan penagihan dilakukan mengingat waktu yang sudah mendekati anggaran perubahan 2023 atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Caranya dengan memonitor terus melalui laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) berkala.

Baca juga: Pemkot Depok dan Kementerian PUPR bangun pengolahan sampah di TPA Cipayung

Kemudian, menerapkan metode konsolidasi pemaketan agar dapat memangkas waktu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyelesaikan pekerjaan.

"Untuk serapan-serapan rutin (gaji, operasional, BBM, pemeliharaan), sudah dilakukan sesuai jadwal anggarannya," ujarnya.

Lebih lanjut, ujar Citra, pada tahun ini terdapat 2.068 paket pembangunan senilai Rp416 miliar. Pembangunan tersebut terdiri atas Penunjukan Langsung (PL) dan E-Katalog atau lelang.

Baca juga: PUPR Depok akan pasang jaring penahan sampah cegah luapan Kali Licin

Dikatakannya, Surat Perintah Kerja (SPK) sudah selesai 50 persen dan pencairannya baru 18 persen. Asumsi semua paket PL dan kebutuhan rutin selesai pencairan, diperkirakan bulan Agustus akhir di angka 69,12 persen.

Menurutnya, proses pencairan membutuhkan waktu karena adanya proses pemberkasan penagihan dan tahapan lainnya.

Selain itu juga, terdapat pekerjaan fisik yang masih menunggu hasil review Detail Engineering Design (DED) yang disebabkan perubahan harga dan evaluasi pertimbangan teknis lainnya.

Baca juga: DPUPR Depok pastikan pengerjaan infrastruktur akan selesai tepat waktu

Citra menyebutkan saat ini Dinas PUPR fokus di penyelesaian pekerjaan fisik metode PL, namun tender juga sudah mulai berproses.

Sejak tahun 2018 hingga 2022 rata rata serapan anggaran PUPR di angka 86,15 persen. Asumsi semua paket PL dan kebutuhan rutin selesai pencairan, diperkirakan Agustus akhir di angka 69,12 persen.