Karawang (Antara Megapolitan) - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak agar Pemerintah Provinsi Jabar mengevaluasi tata ruang wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat menyusul terjadinya bencana alam di berbagai daerah sekitar Jawa Barat.
"Bencana banjir harus jadi perhatian khusus. Kuncinya satu, evaluasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota se-Jawa Barat," katanya di sela menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Karawang, Selasa.
Peristiwa bencana alam seperti banjir dan longsor utamanya diakibatkan alih fungsi lahan serta perubahan tata kelola lingkungan. Daerah resapan air yang seharusnya diperluas justru menjadi sempit, berubah menjadi kawasan komersialisasi dan perumahan.
Atas kondisi itu, Dedi yang selalu mengenakan iket Sunda ini mendesak agar Pemprov Jabar melakukan evaluasi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten/Kota.
Ia juga menyarankan agar keberadaan hutan produksi dibatasi, dan dialihfungsikan sebagai hutan konservasi. Hal itu dinilai penting agar ruang untuk resapan air menjadi lebih luas, sehingga air tidak mengalir ke tempat yang tidak seharusnya.
"Masalah banjir di Jawa Barat memiliki korelasi yang kuat dengan kerusakan lingkungan yang hari ini terjadi. Maka, saya menyerukan agar hutan yang hari ini memiliki fungsi sebagai hutan produksi diubah menjadi hutan konservasi, agar ruang resapan air lebih banyak. Kemudian sunga-sungai harus kita normalisasi," kata Dedi.
Sementara itu, dalam melakukan kunjungan ke daerah banjir Karawang, Dedi didampingi Ketua DPD Golkar Karawang Sri Rahayu Agustina serta jajaran Partai Golkar Karawang.
Sejumlah warga korban banjir menyambut kedatangan Dedi, bahkan banyak warga korban banjir yang meminta foto bareng bersama pria yang selalu bergaya khas Sunda itu.
Terkait dengan banjir di Karawang, ia meminta agar kadernya yang berada di legislatif mendesak pemerintah daerah setempat segera mengevaluasi infrastruktur pengairan.
"Danau-danau yang ada di Karawang perlu difungsikan lagi, agar mampu menampung air saat musim hujan," katanya.
Pemprov Didesak Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Atasi Banjir
Selasa, 15 November 2016 21:36 WIB
Kuncinya satu, evaluasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota se-Jawa Barat.